Oleh: Achmad Muzakky Cholily*
Sampai dengan satu abad sejak pendiriannya Nahdlatul Ulama (NU) seringkali terjebak pada narasi kuantitatif—tentang jutaan jamaah, kekuatan politik, atau aset organisasi. Namun, di balik angka-angka kolosal tersebut, terdapat sebuah fenomena antropologis yang jauh lebih fundamental: kemampuan NU merawat “kewarasan sosial” melalui strategi kebudayaan. Memasuki abad kedua, relevansi NU tidak lagi sekadar ditentukan oleh fatwa-fatwa keagamaan, melainkan oleh kemampuannya memfungsikan tradisi sebagai benteng peradaban.
Memasuki abad kedua, relevansi NU tidak lagi sekadar ditentukan oleh fatwa-fatwa keagamaan atau kedekatan elitnya dengan kekuasaan, melainkan oleh kemampuannya memfungsikan tradisi sebagai benteng peradaban. NU bukan sekadar Jam’iyah (organisasi) formal, melainkan Harakatul Tsaqafiyah (gerakan kebudayaan) yang hidup dalam denyut nadi masyarakat. Kekuatan inilah yang menjadi kunci bertahan hidup di tengah gempuran ideologi transnasional dan disrupsi modernitas.
Ritual sebagai Mekanisme Pertahanan Sosial
Secara antropologis, praktik peribadatan kaum Nahdliyin seperti tahlilan, manaqiban, diba’an, hingga mauludan tidak dapat dipandang sesempit ritual teologis semata. Lebih jauh dari itu, praktik-praktik ini bekerja sebagai mekanisme pertahanan sosial (social defense mechanism) yang menjaga struktur masyarakat agar tidak retak.
Dalam struktur masyarakat agraris hingga transisi urban, ritual-ritual ini menciptakan ruang liminal—sebuah ruang ambang di mana status sosial, jabatan, dan kekayaan lebur dalam kesetaraan duduk bersila. Melalui distribusi makanan (berkat) dan doa bersama, tercipta jaring pengaman sosial (social safety net) yang berbasis solidaritas organik, bukan instruksi birokrasi.
Inilah wujud konkret dari konsep “Pagar Bangsa”. Radikalisme dan ekstremisme agama sulit menembus basis akar rumput NU bukan semata karena argumen dalil yang canggih, melainkan karena kuatnya kohesi sosial yang dibangun oleh ritual-ritual tersebut. Ideologi radikal yang cenderung eksklusif dan memisahkan diri akan selalu berbenturan dengan tembok budaya guyub ini. Oleh karena itu, merawat tradisi lokal sejatinya adalah strategi kontraterorisme yang paling canggih dan alamiah.
Renaisans Kebudayaan: Dari Fikih ke Estetika
Tantangan abad kedua menuntut pergeseran paradigma dakwah. Jika abad pertama didominasi oleh pendekatan hukum (fikih) yang mengatur “benar-salah”, abad kedua menuntut pendekatan estetika (tasawuf dan budaya) yang menyentuh “rasa”.
Sejarah mencatat keberhasilan Wali Songo dalam melakukan akulturasi budaya—menyisipkan nilai Islam ke dalam wadah tradisi lokal tanpa menghancurkan wadahnya. Pendekatan ini menciptakan agama yang ramah, adaptif, dan membumi. Spirit inilah yang mendesak untuk dihadirkan kembali: sebuah Renaisans Kebudayaan.
Pesantren dan komunitas Nahdliyin perlu merevitalisasi perannya sebagai inkubator kesenian dan sastra, bukan hanya pusat studi dogmatis. Sastra, musik, wayang, dan seni rupa memiliki daya penetrasi yang melampaui sekat-sekat ideologis. Di tengah masyarakat modern yang teralienasi (terasing) dan kering spiritual, pendekatan budaya menawarkan oase. Agama hadir bukan sebagai hakim yang menghukum, melainkan sebagai seni kehidupan yang menenangkan.
Terlebih di era algoritma media sosial yang cenderung memperkuat polarisasi, konten kebudayaan berfungsi sebagai penyeimbang (counter-narrative) terhadap arus kebencian. Budaya memiliki logika inklusif yang berbeda dengan logika politik yang eksklusif. Jika politik membelah, maka budaya merekatkan.
Jebakan Seremonial dan Komodifikasi Tradisi
Kendati demikian, optimisme kebudayaan ini bukannya tanpa catatan kritis. Memasuki abad kedua, NU menghadapi ancaman serius berupa “pendangkalan makna” akibat terjebak dalam rutinitas seremonial. Ada kecenderungan yang mengkhawatirkan di mana kebudayaan hanya diletakkan sebagai “aksesori” pelengkap acara formal organisasi, bukan sebagai ruh pergerakan itu sendiri.
Secara sosiologis, ini adalah gejala pergeseran dari nilai substantif menuju nilai performatif. Budaya dipamerkan di panggung-panggung megah peringatan harlah, namun ekosistem kesenian di tingkat ranting dan pesantren seringkali dibiarkan berjuang sendirian tanpa pendampingan struktural yang memadai.
Lebih jauh lagi, terdapat bahaya laten komodifikasi simbol budaya untuk kepentingan politik pragmatis. Ketika “sarung” dan “peci” hanya dijadikan kostum elektoral setiap lima tahunan, maka marwah kebudayaan NU sedang dipertaruhkan. Jika elite struktural terlalu sibuk bermanuver di koridor kekuasaan dan melupakan tugasnya merawat basis kebudayaan di akar rumput, maka akan terjadi cultural lag (ketertinggalan budaya).
Akibatnya, jam’iyah (organisasi) mungkin terlihat gemuk dan berkuasa, namun jamaah (komunitas budaya) menjadi rapuh dan kehilangan orientasi. Kritik ini harus menjadi alarm kewaspadaan: jangan sampai NU menjadi raksasa politik yang kakinya berpijak pada tanah budaya yang mulai tandus.
Mengembalikan “Maqom” Kebudayaan
Refleksi satu abad ini harus diakhiri dengan sebuah pertanyaan eksistensial yang menggugah tidur panjang kita: Akan dibawa ke mana bahtera raksasa ini di abad kedua?
Ada bahaya nyata di depan mata. Jika NU terus-menerus terbuai oleh tarian politik praktis dan membiarkan basis kebudayaannya mengering, kita sedang menggali kubur bagi tradisi kita sendiri. NU berisiko berubah dari sebuah Jam’iyah (organisasi pergerakan) yang solid menjadi sekadar “kerumunan” yang bising secara angka namun kosong secara makna. Ingatlah dalil sosiologis yang tak terbantahkan: politik sifatnya sementara dan kerap membelah, sementara budaya sifatnya abadi dan merekatkan.
Di tengah dunia yang kian terfragmentasi oleh algoritma kebencian dan polarisasi ekstrem, bangsa ini tidak butuh sekadar ormas dengan jumlah anggota terbesar. Bangsa ini membutuhkan “Benteng Kewarasan”. Siapa lagi yang mampu merekatkan serpihan sosial yang retak jika bukan NU dengan kelenturan budayanya? Siapa yang akan menawarkan oase kesejukan di tengah gersangnya caci maki digital jika pesantren dan langgar kehilangan selera humor dan seni?
Maka, tugas sejarah di abad kedua ini bukan lagi sekadar membesarkan “badan” organisasi—fase itu sudah selesai. Tugas mendesak hari ini adalah merawat “jiwa”-nya.
Jangan biarkan NU direduksi hanya menjadi mesin pendulang suara setiap lima tahunan. Kembalikan ia sebagai rumah budaya yang teduh. Mari kita rawat tradisi ini dengan keras kepala, sebab di sanalah letak jantung Indonesia berdetak paling kencang. Jika budaya mati, NU hanya akan menjadi raksasa tanpa jiwa yang berdiri di atas kaki lempung sejarah.
*Penulis adalah Aktivis Budaya, Pengurus Lakpesdam PCNU Surabaya
