Surabaya- Menjelang Pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang yang tinggal sekitar 40 hari lagi, dinamika Perebutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin menghangat, sejumlah nama mulai bermunculan dan melakukan konsolidasi ke berbagai wilayah, mulai dari PWNU, PCNU, Para Kiai Sepuh hingga Tokoh-Tokoh Berpengaruh.
Di tengah menguatnya kontestasi tersebut, Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur sekaligus Koordinator Forum Aktivis NU Jawa Timur, Sudarsono Rahman, mengingatkan agar Muktamar tidak kehilangan marwahnya sebagai forum permusyawaratan tertinggi di lingkungan NU.
“Muktamar NU harus menjadi Ruang Adu Gagasan, bukan Adu Bohir, jangan sampai forum tertinggi Organisasi ini berubah menjadi arena transaksi kepentingan yang melibatkan Pemilik Modal. NU dibangun dengan keikhlasan para Ulama, bukan dengan kekuatan Uang,” tegas Sudarsono.
Menurutnya, banyaknya calon Ketua Umum PBNU merupakan hal yang wajar dalam Organisasi sebesar NU. Namun, seluruh proses kompetisi harus berlangsung secara bermartabat dengan mengedepankan Kapasitas Intelektual, Rekam Jejak Pengabdian, serta komitmen menjaga Khittah NU 1926.
Ia menilai, kehadiran Pemilik Modal atau Bohir dalam proses suksesi berpotensi menggerus independensi organisasi, Jika sejak proses pemilihan sudah dibangun atas relasi transaksional, maka kepemimpinan yang lahir dikhawatirkan akan memiliki utang politik kepada para penyandang dana, bukan kepada Jamaah dan Para Ulama.
Karena itu, Cak Dar mengajak seluruh Muktamirin untuk menjadikan Muktamar sebagai ruang Musyawarah yang Jujur, Bebas, dan Beradab, sebagaimana tradisi yang diwariskan para Muassis NU.
Lebih jauh, Sudarsono mengingatkan pandangan Prof. Dr. KH Muhibbin Zuhri, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya dalam berbagai forum, salah satunya pada Dialog Forum aktivis NU di Masjid Chenghoo, Surabaya.
Beliau menjelaskan bahwa pemimpin tertinggi PBNU tidak cukup hanya memiliki kemampuan Manajerial atau Jaringan Politik, Ketua Umum PBNU harus memenuhi kriteria yang telah lama menjadi tradisi kepemimpinan Ulama di NU.
“Kepemimpinan NU harus bertumpu pada Empat Pilar Utama, yaitu Alim (memiliki kedalaman ilmu), memahami syariah secara utuh sehingga mampu menjaga arah istinbath dan kebijakan organisasi, Abid (memiliki kesalehan pribadi serta kedisiplinan dalam beribadah), dan memenuhi standar moral yang tinggi sehingga menjadi teladan bagi warga Nahdliyin,” ujarnya.
Menurut Cak Dar Panggilan Akrab Putra Bawean yang sejak Tahun 1980 an sudah malang melintang menjadi Aktivis NU di Jawa Timur, bahwa keempat syarat tersebut merupakan fondasi agar Ketua Umum PBNU tidak hanya mampu mengelola Organisasi, tetapi juga memiliki Otoritas Keilmuaqn, Integritas Moral, dan Keteladanan Spiritual. Di tengah tantangan Global, Disrupsi Teknologi, hingga menguatnya tarik-menarik kepentingan politik, NU membutuhkan Pemimpin yang mampu menjaga Independensi Organisasi sekaligus menjadi rujukan moral bagi Umat.
“Muktamar bukan sekadar memilih Administrator Organisasi, Muktamar sedang memilih Penjaga Amanah para Muassis, Pewaris Tradisi Keilmuan Ulama, sekaligus Nahkoda yang akan menentukan arah NU pada abad keduanya. Karena itu, jangan ukur Calon dari besarnya dukungan Modal, tetapi dari Keluasan Ilmunya, Kematangan Akhlaknya, Keteguhan Ibadahnya, dan Komitmennya menjaga Marwah Jam’iyah,” pungkas nya.
Dengan demikian, Muktamar NU ke-35 diharapkan benar-benar menjadi Pesta Demokrasi yang bermartabat, tempat gagasan, ilmu, dan akhlak menjadi dasar utama dalam memilih Pemimpin, bukan Kekuatan Uang ataupun pengaruh para Bohir, Sebab hanya dengan cara itulah Marwah Nahdlatul Ulama sebagai Jam’iyah Diniyah Ijtima’iyah dapat terus terjaga dan menjadi penuntun Umat di tengah perubahan zaman.
