Surabaya, Radar96.com – Pusat Studi Pengembangan Pedesaan, Kawasan Dan Anergi Terbarukan (Pusdi PPKET) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menggelar Seminar Nasional bertemakan “SDGs Desa; Arah Kebijakan dan Model Pengembangan Desa Berkelanjutan” pada Rabu, 3 Mei 2023.
Kegiatan yang diikuti oleh 2.341 peserta secara daring dan live youtube serta tatap muka di gedung rektorat unesa, yang tersebar di seluruh Indonesia dan terdiri dari akademisi, perangkat desa, pegiat dan pendamping desa.
Hadir pada Kegiatan tersebut; DIRJEND Pembangunan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa-PDTT RI, Sugito, S.Sos., MH; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jawa Timur, Ir. Budi Sarwoto; Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Jawa Timur.
Dari pihak UNESA, hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Prof. Dr. Madlazim; Direktur LPPM; Prof. Dr. M Turhan Yani; dan Kepala Pusat Studi Pedesaan; Dr. Mufarrihul Hazin.
Dalam sambutannya, Direktur LPPM Prof. Dr. M Turhan Yani menegaskan bahwa universitas sebagai insan akademisi memiliki peranan penting dalam membangun masyarakat, terutama yang ada di desa.
“UNESA sebagai kampus PTNBH memiliki peranan strategis dalam membantu masyarakat untuk merumuskan dan membuat solusi untuk masyarakat. Tridharma perguruan tinggi, khusunya PKM akan banyak menyasar masayarakat khususnya desa,” ungkapnya.
Sementara itu, Dirjend PDP Kemendesa; Sugito dalam paparannya menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan sejumlah transformasi dan memosisikan desa sebagai subyek utama pembangunan.
Desa dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan potensi yang ada lewat kebijakan yang disiapkan.
“SDGs Desa memperjelas arah pembangunan desa, memudahkan praktek pelaksanaannya di lapangan, serta mempermudah pengukuran hasil, manfaat, dan dampak pembangunan,” ucap Sugito.
SDGs desa meliputi 18 poin yang lima di antaranya yaitu, desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas dan keterlibatan perempuan desa. Agar tujuan pembangunan desa sesuai program tersebut, diperlukan kebijakan dana desa, dana rekognisi negara kepada desa, agar desa berdaya menjalankan kewenangannya.
Mengenai kondisi desa di Jatim, Budi Sarwoto mengatakan bahwa mereka fokus melakukan penguatan penataan administrasi, penguatan desa melalui kerja sama antar desa, percepatan tata kelola pemerintahan desa, dan penguatan kemandirian desa menjadi strategi yang ditempuh untuk mencapai kemajuan desa di seluruh Indonesia.
“Program kami yang ke arah penataan desa, peningkatan kerjasama, administrasi pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat akan mampu menuntun masyarakat desa untuk lebih aware terhadap kemajuan desanya,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Provinsi Jawa Timur Muhammad Ashari juga mengatakan bahwa permasalahan yang masih tinggi terjadi di desa yaitu kurangnya pemahaman masyarakat desa memanfaatkan dana desa. Padahal, lembaga desa sudah dibekali peraturan untuk mengatur dana desa.
Namun seringkali tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang telah disusun. “Dengan adanya SDGs Desa, masyarakat akan lebih terarah dalam memajukan desa, mampu mengoptimalkan potensi desa yang ada semaksimal mungkin,” ujarnya.
Menanggapi pembicara, Kepala Pusat Studi Pengembangan Pedesaan, Dr. Mufarrihul Hazin mengucapkan terimakasih banyak kepada peserta yang telah berpartisipasi aktif, dan berharap dapat bersama-sama membangun desa. “Mendayakan Desa, Mendigdayakan Indonesia,” katanya.
Perlu diketahui bahwa Pusat Studi Pengembangan Pedesaan, Kawasan, Dan Energi Terbarukan merupakan lembaga yang bernaung di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya.
PSPPKET UNESA mengemban misi strategis untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam mengkritisi, mengembangkan, dan merumuskan kebijakan-kebijakan serta program-program pengembangan pedesaan, kawasan, dan energi terbarukan. (*/pna)
