Bangkalan, radar96.com — Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) membantah kabar bahwa organisasi tersebut telah mengambil sikap menolak rencana pembangunan industri di Bangkalan, Jawa Timur.
BASSRA menegaskan bahwa hingga kini belum ada keputusan resmi terkait rencana industrialisasi tersebut.
Sekretaris Jenderal BASSRA KH Syafik Rofi’i mengatakan, pembahasan mengenai arah pembangunan Bangkalan memang sempat dilakukan dalam rapat organisasi. Namun, sejumlah pandangan yang muncul dalam forum tersebut belum menjadi keputusan kelembagaan.
“Belum ada sikap BASSRA untuk menolak. Itu masih pemikiran yang muncul dalam pembahasan, bukan kesepakatan atau keputusan,” ujar Syafik.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul munculnya informasi yang mengaitkan rapat BASSRA dengan sikap penolakan terhadap rencana pembangunan industri di Bangkalan.
Menurut Syafik, dalam pertemuan tersebut terdapat sejumlah pandangan mengenai arah pembangunan Madura. Salah satunya adalah gagasan agar kepentingan dan pembangunan di tingkat provinsi lebih dahulu menjadi perhatian.
Namun, gagasan tersebut, kata dia, masih sebatas pandangan yang membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Karena itu, tidak tepat jika pandangan yang disampaikan dalam forum disebut sebagai sikap resmi BASSRA.
“Kalau disebut BASSRA sudah memutuskan atau menyepakati menolak rencana industri di Bangkalan, itu tidak benar,” tegasnya.
Syafik menjelaskan, rapat yang menjadi sumber munculnya isu tersebut belum menghasilkan keputusan final. Karena itu, forum tersebut juga tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan sebagai pernyataan resmi organisasi.
Ia meminta publik membedakan antara pandangan personal yang disampaikan dalam sebuah forum dengan keputusan organisasi.
“BASSRA tidak pernah memutuskan, menyepakati, atau memberikan pernyataan untuk menolak rencana industrialisasi di Bangkalan,” katanya.
BASSRA, lanjut Syafik, masih membuka ruang pembahasan mengenai rencana industrialisasi maupun rencana nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang berkaitan dengan agenda tersebut.
Sebelum menentukan sikap, BASSRA akan meminta pandangan dari berbagai unsur, mulai dari ulama, tokoh masyarakat, kalangan intelektual hingga elemen masyarakat lainnya.
Menurut Syafik, langkah tersebut diperlukan agar keputusan yang nantinya diambil tidak hanya merepresentasikan pandangan sebagian pihak, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat Madura secara lebih luas.
“Masih akan kami bahas lagi dengan berbagai kalangan. Jadi belum ada keputusan BASSRA,” ujarnya.
Sebagai ulama asal Bangkalan, Syafik menilai rencana pembangunan dan industrialisasi merupakan persoalan strategis yang perlu dibahas secara hati-hati. Aspirasi masyarakat, menurut dia, harus menjadi salah satu pertimbangan sebelum organisasi mengambil sikap.
Ia juga meminta agar informasi mengenai pembahasan BASSRA tidak dipelintir menjadi keputusan resmi organisasi.
BASSRA, kata Syafik, tetap terbuka terhadap berbagai pandangan mengenai masa depan pembangunan Bangkalan. Namun, sebuah sikap baru dapat disebut sebagai keputusan organisasi apabila telah melalui proses pembahasan dan mendapatkan persetujuan secara resmi.
Dengan demikian, hingga saat ini BASSRA belum menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan industri di Bangkalan. Sikap resmi organisasi masih menunggu pembahasan lanjutan bersama berbagai unsur masyarakat.
Klarifikasi tersebut sekaligus meluruskan informasi yang berkembang seolah-olah BASSRA telah mengambil posisi bulat menolak industrialisasi di Bangkalan. (*/bassra)
