Jakarta, Radar96.com – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengungkapkan, program unggulan Ganjar-Mahfud yakni “Dana Guru Ngaji” merupakan keberlanjutan dari program Ganjar Pranowo saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
“PPP meminta Ganjar Pranowo-Mahfud MD agar mengalokasikan APBN untuk insentif guru keagamaan setiap tahunnya. Keberhasilan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dalam mengangkat derajat guru keagamaan harus bisa diberlakukan secara nasional,” terang sosok yang akrab disapa Awiek itu.
Menurutnya, saat itu Ganjar Pranowo mengalokasikan anggaran Rp 247 miliar melalui APBD Provinsi Jawa Tengah per tahun untuk insentif guru keagamaan, baik muslim maupun nonmuslim.
Pemberian insentif guru keagamaan tersebut untuk memberikan penghargaan kepada guru-guru informal seperti guru mengaji maupun guru madrasah diniyah yang selama ini tidak mendapatkan perhatian negara. Padahal mereka telah mendidik generasi muda melalui penanaman akhlak, moral, budi pekerti, sehingga mampu membentuk pribadi yang berintegritas.
Oleh sebab itu, Awiek menegaskan keberhasilan Ganjar di Jawa Tengah hanya bisa berlaku nasional jika Paslon Ganjar-Mahfud memenangi pertarungan Pilpres 2024. “Itu memang kita titipkan dari awal ke Ganjar-Mahfud. Inisiasi dari PPP,” pungkasnya.
Sebelumnya, hari pertama putaran kampanye, calon Wakil Presiden Mahfud MD di Sabang, Aceh, berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan tenaga pendidik keagamaan lain, agar bisa setara dengan guru lain.
“Kami sudah mencantumkan program unggulan untuk Aceh, yaitu Program Unggulan Guru Ngaji. Program itu akan menghitung secara cermat, menyediakan secara sungguh-sungguh dana untuk para ustadz,” kata Mahfud.
Dengan meningkatnya kesejahteraan bagi guru ngaji, Mahfud berharap program ini akan berkontribusi pada pembangunan moral dan karakter anak-anak Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
Semua Guru
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan mendorong pasangan calon presiden dan wakil presiden memahami akar masalah di dunia pendidikan sebelum menggelontorkan program-program.
Termasuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru mengaji dan guru agama lain. “Ya, saya sih nantinya positif. Hanya, semua calon harus memahaminya secara komprehensif, tidak parsial,” ujar Prof Kacung.
Dia mengatakan, isu pendidikan sangatlah kompleks, sehingga perlu komitmen serius untuk membenahi sistem pendidikan di Indonesia. “Mulai kualitas pendidikannya, sarana prasarana yang terbatas, sampai kualitas pendidiknya juga terbatas,” sebut Prof Kacung.
Maka dari itu, jika para Paslon berani bicara kesejahteraan para guru, dia berharap bukan hanya guru agama saja. ”Apa pun jenis gurunya, agama atau bukan,” imbuh Prof Kacung.
Para Paslon perlu melihat keadaan di lapangan, seperti apa ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’ bekerja, mengabdikan diri pada bangsa. Mendengar cerita dan harapan para guru sehingga nantinya melahirkan kebijakan yang berkelanjutan.
Dalam hal kontestasi dan elektoral, isu kesejahteraan guru menjadi hal yang seksi. “Karena yang terkait itu libatkan jutaan orang, sektor pendidikan dikaitkan kepentingan elektoral,” kata Prof Kacung.
Namun dia mendorong para calon pemimpin bukan sekadar melempar janji, namun akan menepatinya saat mereka berkuasa. “ Siapapun pemenangnya, ya memang harus berusaha merealisasikannya,” tandas Prof Kacung. (*)
