Surabaya, radar96.com – Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur mengungkap dua solusi pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pada era 2045, yakni modernisasi profesi dan profesi digital (non-formal) sebagai alternatif pada era “bonus demografi” itu.
“Kita bisa mencontoh Tiongkok yang melakukan modernisasi profesi melalui berbagai pelatihan profesi yang sesuai era digitalisasi,” kata Koordinator Biro Pengembangan Jaringan, Media dan Teknologi Informasi PW ISNU Jatim Tomy Gutomo dalam Ngaji Kentong Ramadhan di PWNU Jatim, Sabtu (14/3) petang.
Dalam “ngaji” bertema “Tantangan Ketenagakerjaan Modern” bersama Ketua PW Sarbumusi (Serikat Buruh Muslim Indonesia) Jatim H Imam Muchlas itu, ia menjelaskan langkah cepat Tiongkok itu mampu menekan angka kemiskinan dari 20 persen pada 2000 menjadi 0,6 persen pada 2026 itu.
“Itu berbeda dengan Jerman dan Jepang yang menunda modernisasi industri di era digital untuk melindungi pekerja yang bisa kehilangan pekerjaan bila otomatisasi langsung dilakukan, sementara Tiongkok justru langsung menyikapi dengan pelatihan pekerja dengan modernisasi industri atau digitalisasi sesuai kebutuhan profesi,” katanya.
Oleh karena itu, Tiongkok langsung memproduksi mobil listrik dengan pelatihan profesi yang mendukung, sedangkan Jerman dan Jepang masih menunda mobil listrik dengan mobil konvensional untuk beberapa tahun, karena cara aman dan murah daripada pelatihan profesi terkait modernisasi industri yang mahal. Jadi, isu buruh ke depan bukan upah, tapi pelatihan buruh.
“Cara lain yang bukan pelatihan terkait modernisasi profesi adalah perlunya mengarahkan profesi sektor non-formal yakni profesi digital, seperti YouTuber atau TikToker, yang lebih pas dengan zamannya dan hasilnya juga menggiurkan. Profesi di media juga harus melakukan konvergensi media ke sana,” kata Tomy yang juga Dirut Harian Disway itu.
Sementara itu, Ketua PW Sarbumusi Jatim H Imam Muchlas menjelaskan langkah Sarbumusi dalam menyelesaikan persoalan perburuhan selama ini bukan fokus pada demonstrasi (demo), namun penyelesaian berbasis nilai-nilai Aswaja yakni tawazzun (keseimbangan/adil) melalui musyawarah pekerja dengan pihak perusahaan.
“Yang namanya buruh dan pengusaha itu sampai kapan pun pasti beda kepentingan, satunya mikir keuntungan, satunya mikir gaji, karena itu solusinya bukan mikir salah satu tapi bagaimana jalan tengah diantara kedua kepentingan yang berbeda itu sehingga sama-sama untung dan sesuai regulasi, meski kadang pembuat regulasi kurang membela buruh,” katanya.
Hal yang sama diungkap oleh dosen Teknologi Pendidikan UINSA Dr Abdullah Hamid MPd saat Ngaji Kentong Ramadhan di PWNU Jatim (11/3) yakni solusi era HP/handphone itu bukan lepas dari HP, tapi bagaimana “mengatur” HP, bukan justru “diatur” HP. “Era HP itu bisa Ngaji Qur’an pakai aplikasi, jangan konten sia-sia,” katanya.
Pandangan sama juga disampaikan Ketua PW IPPNU Jatim, Aprilia Nur Azizah, saat Ngaji Kentong Ramadhan di PWNU Jatim (12/3) yakni sikapi era digital dengan re-branding, relevansi, dan re-connect. “Re-connect itu menjaga hubungan, kalau ada isu ya tabayyun/konfirmasi langsung dan silaturahmi baru, jangan menghakimi,” katanya. (*/fpnu)
