Surabaya, radar96.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh lapisan masyarakat Jatim bangkit bersama menumbuhkan kesadaran kolektif menghadapi tantangan demi memperjuangkan masa depan yang lebih baik.
Hal itu ia tegaskan saat memimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Ke-117 Tahun 2025 di Halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (20/5).
Semangat menumbuhkan kesadaran untuk bangkit menjadi sangat penting dalam menghadapi situasi yang tidak ringan seperti saat ini. Dimana dunia sedang menghadapi ketidakpastian global, krisis ekonomi, gejolak politik, perubahan iklim, serta transformasi teknologi yang begitu cepat.
“Di tengah kondisi ini, kita di Jawa Timur harus memaknai kebangkitan nasional sebagai ajakan untuk bangkit secara kolektif yang selaras dengan tema Kebangkitan Nasional tahun ini, yakni Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat,” kata Khofifah.
Di tengah ketidakpastian dunia yang berdampak bagi Indonesia, khususnya Jawa Timur, Khofifah mengatakan berbagai kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa selaras mendukung program pemerintah pusat. Sekaligus berpihak pada kepentingan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
“Kebangkitan yang kokoh adalah kebangkitan yang tumbuh perlahan berakar dalam nilai kemanusiaan dan berbuah pada keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan bersama,” tuturnya.
Khofifah menyebut, berbagai program kebijakan yang sudah dicanangkan, diantaranya mempercepat pengentasan kemiskinan di desa dan kota melalui pendekatan lintas sektoral-spasial terpadu, memperluas lapangan kerja yang berkualitas, memperkuat kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua yang berkualitas.
“Dari Jawa Timur, kita tunjukkan bahwa kesadaran kolektif adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit dan menjemput masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara,” ungkapnya.
Lebih lanjut, memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur lintas sektor serta transportasi yang berkualitas.
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat, meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan dengan tata niaga yang berkeadilan, akses optimal kepada sarana produksi, menjaga terwujudnya masyarakat yang harmonis, menjaga kelestarian lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
“Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momen menyalakan kembali api semangat gotong royong, padukan tindakan konkrit , mempererat persatuan, dan membangun daya tahan sosial-ekonomi kita,” tuturnya.
Agar usaha mewujudkan Jatim yang bertindak kolaboratif – kolektif sehingga maju dan sejahtera, Khofifah berharap seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan bersinergi dengan pemerintah. Sebab, pembangunan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya persatuan dan kesatuan.
“Dengan gotong royong dan kolaborasi semua elemen, kita bisa membawa Jawa Timur menjadi provinsi maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.
Ke depan, Khofifah optimis masyarakat Jawa Timur yang dikenal dengan kemajemukannya, mampu menjaga hidup rukun dan damai hingga saat ini dengan tidak adanya konflik horizontal yang berarti.
Hal ini tentu tidak lepas dari peran seluruh pihak mengajak masyarakat Jawa Timur untuk selalu bergandengan tangan, saling menguatkan dan menjaga keharmonisan dimanapun berada.
“Tetaplah semangat dan jangan pernah kehilangan harapan karena dari semangat yang menyala dalam diri tiap individu, akan lahir kekuatan kolektif yang besar untuk membawa perubahan sekaligus mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara” pungkasnya.
Pakta Integritas dengan 14 RSUD Terkait Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan
Pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan Pakta integritas komitmen melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan oleh Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil bersama Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Erwin dengan 14 Direktur RSUD milik Pemprov Jatim. Yang mana penandatanganan diawali oleh Para Direktur RSUD dilanjutkan oleh Kadinkes kemudian Gubernur Khofifah.
Ke-14 RSUD yang melakukan penandatanganan pakta integritas, yakni RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Saiful Anwar, RSUD dr. Soedono Madiun, RSUD Haji Prov. Jatim, RS Jiwa Menur, RSUD Karsa Husada Batu, RSUD Sumberglagah, RSUD Mohammad Noer Pamekasan, RSUD Dungus Madiun, RSUD Daha Husada Kediri, RSUD Husada Prima, RS Paru Jember, RSMM Prov Jatim dan RS Paru Mangunharjo Prov. Jatim.
“Ini merupakan wujud kebangkitan tata kelola yang direfleksikan dalam semangat membangun sistem kesehatan yang bersih, transparan dan berintegritas,” jelasnya.
Menurutnya dengan mewujudkan Akuntabilitas tata kelola rumah sakit yang bersih dan profesional akan mewujudkan layanan kesehatan yang unggul, bersih, profesional bertaraf internasional selaras dengan semangat KPK dalam optimalisasi MCSP (Monitoring Center Survailance for Prevention).
MCSP menjadi langkah nyata KPK mencegah praktek korupsi di daerah sekaligus memantau dan mengukur kinerja pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
“Semoga lewat Pakta Integritas ini menjadi momentum deklarasi transformasi budaya kerja menuju transparansi dan efisiensi, sejalan dengan nilai-nilai kebangkitan nasional yaitu berdiri di atas kemandirian, profesionalisme, dan tanggung jawab moral,” tegasnya
Dalam pakta integritas tersebut terdapat 6 poin penting antara lain berkomitmen melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela dalam proses pengadaan barang/ jasa, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu juga bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa; akan melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; serta bila melanggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Dalam kegiatan Upacara Harkitnas, Gubernur Khofifah menyerahkan 10 penghargaan terbaik pengelolaan jaringan telekomunikasi. Masing-masing 5 Kabupaten dan Kota serta 5 Sekretariat DPRD Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. (*/hmn)
