Surabaya (Radar96.com/NUO) – Jaringan Gusdurian mendesak pemerintah untuk melakukan demokratisasi yang inklusif, responsif gender, dan penyandang disabilitas dengan berbagai cara. Salah satunya memberikan perhatian lebih kuat kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Demikian salah satu bunyi poin rekomendasi yang dihasilkan dalam Temu Nasional (Tunas) Gusdurian di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, yang berlangsung selama tiga hari, pada Jumat-Ahad (14-16/10/2022).
“Kami mendesak kepada pemerintah untuk melakukan demokratisasi ekonomi yang inklusif, responsif gender dan penyandang disabilitas dengan memberikan perhatian yang lebih kuat kepada UMKM, melalui penguatan program inklusi keuangan dan akses pasar,” ungkap Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid dalam penutupan Tunas 2022, Ahad (16/10/2022).
Di dalam buku draf Tunas Gusdurian 2022 disebutkan bahwa perekonomian di Indonesia tidak bisa lepas dari sumbangan UMKM yang sangat besar. Kontribusi sektor ini mencapai 60 persen lebih terhadap produk domestik bruto (PDB) dengan jumlah sekitar 60 juta yang bergerak di sektor ini.
Namun, UMKM di Indonesia tumbuh tanpa strategi dan kebijakan pengembangan. Siapa pun bisa masuk tanpa penghalang. UMKM menjadi tujuan sementara bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi tidak bisa bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Keterhubungan antara usaha besar dan kecil juga masih sangat lemah, kurang dari 18 persen.
Gusdurian menilai, kebijakan pemerintah saat ini lebih menguntungkan pengusaha besar terkait permodalan dan hal-hal lainnya. Padahal jumlah pelaku usaha mikro lebih besar daripada para pengusaha menengah ke atas.
Sebagai contoh, saat pandemi Covid-19 melanda negeri ini, fokus utama pemerintah untuk mendukung UMKM adalah ‘permodalan’, padahal problem utama pelaku UMKM adalah ketersediaan atau permintaan pasar.
Selama pandemi, karena pasar mereka tidak ada, maka tidak terlihat apa pun ada keberpihakan pemerintah untuk UMKM bertahan. Kebijakan untuk menguatkan usaha-usaha berbasis sumber daya dan pasar lokal selama ini juga masih sangat minim.
Selain itu, Gusdurian juga mendesak pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, redistribusi sumber daya alam melalui reforma agraria dan penerapan pajak kekayaan. Pemerintah juga didesak untuk mewujudkan energi yang berkeadilan.
Terkait hal tersebut, ada empat poin kerangka kerja yang selama ini dilakukan Gusdurian di level kebijakan publik.
Pertama, Gusdurian turut menyerukan percepatan transisi energi bersih di Indonesia. Karena energi kotor, terutama energi batu bara, merupakan salah satu penyumbang terbesar krisis iklim skala global.
Kedua, Gusdurian turut mengampanyekan pentingnya pembangunan pertanian regeneratif, memoratorium alih fungsi lahan produktif pertanian, hutan-hutan lindung untuk keperluan operasi industri ekstraktif.
Ketiga, Gusdurian terlibat secara aktif membangun kerangka paradigma pembangunan yang tidak melulu mengejar agregat ekonomi, melainkan pembangunan yang bernilai keadilan sosial, ekologis, dan kemanusiaan.
Keempat, Gusdurian mendorong pemerintah untuk mengganti orientasi ekonominya dari pertumbuhan, menuju ekonomi yang berbasis pada lokalitas dan keberagaman.
Kawal Pemilu 2024
Jaringan Gusdurian juga berkomitmen mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sejumlah langkah untuk menyambut pemilihan umum (pemilu) 2024 telah disiapkan Gusdurian.
“Kami berkomitmen mengawal pemilu 2024 untuk terwujudnya rekonfigurasi kekuasaan,” tegas Alissa Wahid saat membacakan ‘Resolusi Gusdurian’ di Gedung Muzdalifah, Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
Langkah pertama dengan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini, kata Alissa, untuk mencegah maraknya praktik politik uang dan polarisasi sosial.
“Jangan memilih pemimpin berdasarkan labelnya, jangan berdasar uang yang dibagikan. Tapi pada kebijakan dan agenda yang ingin diwujudkan,” pinta
Alissa.
Jaringan Gusdurian akan membuat posko pantauan pemilu 2024 dimulai tahun 2023. Hal ini untuk memastikan terimplementasikannya prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).
“Kita tentu akan punya satgas khusus sehingga bisa membina hubungan KPU. Kebetulan ada Gusdurian di Bawaslu dan KPU, kita akan kerja sama dengan mereka sehingga kampanye sentimen bisa direspons,” ujar dia.
Langkah tersebut merupakan satu dari lima rumusan resolusi dan rekomendasi Jaringan Gusdurian atas isu strategis nasional yang disusun selama tiga hari yakni Jumat-Ahad, 14-16 Oktober 2022.
Dalam draf buku Tunas Gusdurian 2022 (16/10/2022) disebutkan, pentingnya kawal pemilu ini sebab kualitas demokrasi dewasa ini dinilai menurun tajam.
Dari pemilu ke pemilu praktik money politic, mahar politik, intervensi politik dan pelibatan Aparatus Sipil Negara masih dijumpai di saat pesta demokrasi. Secara langsung praktik-praktik seperti ini mencerminkan buruknya kualitas demokrasi.
Belum lagi Undang-Undang politik tentang parliamentary threshold (PT) Pilpres 20 persen mahalnya kursi representasi, yang menjauhkan rakyat dari demokrasi. “Kami mendesak partai-partai politik untuk melakukan reformasi kepartaian, sehingga tercapai accountable programatic-based party (partai berbasis program yang akuntabel),” jelas Alissa. (*/NUO)
Sumber:
*) https://www.nu.or.id/nasional/gusdurian-desak-pemerintah-lakukan-demokratisasi-ekonomi-beri-perhatian-lebih-kepada-umkm-3qVg6
*) https://www.nu.or.id/nasional/kawal-pemilu-2024-gusdurian-desak-reformasi-parpol-dan-cegah-polarisasi-sosial-oIcBU
