“Kembalikan NU ke Pesantren”

Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari dan lambang NU (*/Laduni.id)
Bagikan yuk..!

Oleh Dr. KH . Ahmad Fahrur Rozi *)

Judul tulisan diatas adalah pesan yang disampaikan oleh almukarram RKH. Nurul Huda Jazuli saat ada pengurus PBNU sowan ke Ndalem beliau di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri, 20 Oktober 2021. Kyai sepuh berusia 90 tahun itu wanti-wanti agar pengurus PBNU mendatang diisi oleh para kader alumni Pesantren Diniyah tradisional “Salafiyyah” berhaluan Ahlussunnah sebagaimana era Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari.

Pesan kyai Huda ini mengingatkan kita bahwa Ulama dan Pondok Pesantren adalah pendiri dan Cikal Bakal lahirnya Jam’iyah NU, Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pesantren yang memiliki kesamaan wawasan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia, kesamaan itu meliputi tata cara pemahaman, pandangan dan sikap perilaku dalam pengamalan ajaran Islam Ahlussunnah wal jamaah menghadapi berbagai macam aliran sempalan yang timbul saat itu, karena kesamaan tersebut, maka mereka menggabungkan diri menjadi satu dalam sebuah wadah untuk memperjuangkan tegaknya akidah Aswaja dan membangun kemaslahatan masyarakat, memperjuangkan kemajuan bangsa dan ketinggian harkat martabat manusia di bidang dakwah; agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ummat.

Sejak awal mulanya memang terdapat kaitan erat antara Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren, sangat dekat menyatu ibarat ikan dengan air. Dimana keduanya tidak mungkin untuk dapat dipisahkan. NU dan pesantren merupakan rumah besar bagi segenap warga masyarakat nahdliyyin, sejak awal didirikannya NU dan pesantren merupakan wadah perjuangan para ulama dalam membina akidah Islam Aswaja dan mengajarkan Akhlak mulia dalam kehidupan masyarakat dengan ajaran Islam moderat yang dikenal sebagai Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathoniyah dan Ukhuwah Basyariyyah, yang sering diibaratkan bahwa pesantren adalah “NU kecil” dan NU adalah “pesantren besar”.

Persamaan antara Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren sejak awal terdapat dalam pola kepemimpinannya yang sama-sama berpusat kepada seorang Kyai. Apabila di Pondok Pesantren, Kiai memiliki peran yang sangat menentukan, maka di Nahdlatul Ulama dikenal Kepemimpinan Syuriyah yang terdiri dari para ulama atau Kyai, selaku Pemimpin tertinggi.

Keduanya (Pesantren dan NU) menempatkan Kyai atau ulama dalam posisi tertinggi dalam struktur kepemimpinan, karena ulama adalah mata rantai pembawa ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Di dalam Nahdlatul Ulama, para Kyai atau ulama dipahami sebagai tokoh yang paling kuat yang mempunyai keunggulan dan kelebihan dalam bidang spritual, ilmu, amal, dan akhlak keagamaannya.

Pengaruh yang dimiliki oleh para Kyai pengasuh pondok pesantren di lingkungan masyarakat menjadi kekuatan pendukung bagi Nahdlatul Ulama. Hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan pondok pesantren, terlihat dalam struktur masyarakat santri yang selama ini tampil sebagai pendukung dan penyangga kekuatan Nahdlatul Ulama. Ya, Kiai, Pondok Pesantren, dam kaum santri merupakan pilar kuat yang dimiliki organisasi NU. Kaum santri senantiasa patuh berada dibawah garis kepemimpinan para ulama pesantren yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Hubungan antara seorang santri dengan gurunya, yaitu para ulama Pesantren, tidak pernah terputus dengan selesainya proses belajar mengajar. Hubungan batin dan silaturahmi antara ulama dengan santrinya senantiasa berlangsung terus-menerus, meskipun mereka sudah pulang ke rumahnya dan mendirikan pesantren baru di berbagai daerah.

Penulis menangkap adanya kekhawatiran di benak kyai sepuh ketika kepengurusan NU berada ditangan aktivis karbitan Non-santri, yang lebih banyak mendahulukan logika rasional, namun miskin keberkahan spiritual, yang akan menyeret NU ke pusaran konflik partai politik dan perebutan kekuasaan, mereka memanfaatkan wibawa NU mencapai tujuan pribadinya dalam mencari jabatan dengan mengatasnamakan NU, sehingga telah santer terdengar gosip miring adanya “oknum” petinggi NU terlibat proyek/jabatan.

Para ulama ingin menjaga kemurnian akidah Aswaja dan tidak ingin NU disusupi oknum berfaham liberal ataupun radikal. Pasca-Muktamar ke-31 di Solo (2005), penulis diajak mengantar almarhum RKH Idris Marzuqi (Lirboyo) bersama rombongan para kyai sepuh diantaranya KH Warson Munawwir (Krapyak, Yogykarta), KH Zainuddin Djazuli (Ploso), KH Muhammad Mas Soebadar (Pasuruan/alm.) untuk sowan kepada KH Sahal Mahfudz, Rois Aam terpilih Muktamar Solo, agar beliau menolak masuknya kader liberal ke dalam struktur kepengurusan PBNU.

Tentu saja, kepengurusan PBNU mendatang juga harus diisi kaum intelektual dan pemikir visioner, namun mereka harus memiliki Sanad keilmuan yang jelas, pernah menuntut ilmu di Pesantren dan mengalami lelaku akhlaq, spiritual pesantren, atau bersekolah dan mempunyai gelar akademik asli, bukan sekadar gelar bayaran. Para profesional perlu di akomodasi dalam lembaga dan banom strategis NU, namun untuk menjadi pengurus harian PBNU diperlukan jenjang meritokrasi atau sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan, prestasi dan rekam jejak pengabdian di NU, bukan sekedar aktifis yang karena masuk kepengurusan PBNU lalu mendadak bergelar kyai. Wallahu a’lam. (*)

*) Penulis adalah Pengasuh Ponpes An-Nur 1 Bululawang Malang, Wakil Ketua PWNU Jatim, Wakil Sekjend MUI Pusat, Wakil Ketua PP RMI PBNU (2005-2015), dan Ketua Himasal Jatim (2015-2019).

BeritaTerkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.