Tuban (Radar96.com) – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengadakan Rapat Pleno dan Musyawarah Alim Ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding, Tuban, Rabu (30/3), yang diikuti utusan Badan Otonom (Banom) dan lembaga.
Agenda di Tuban itu membahas lima kelompok pembahasan atau komisi yakni Komisi Pendidikan, Pengkaderan dan Sumber Daya Manusia, Komisi Ekonomi, Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan, Komisi Media dan Literasi Dakwah, serta Forum Musyawarah Alim Ulama.
“Lima kelompok pembahasan itu antara lain menyoroti Ideologi Aswaja yang moderat dan menjadi ruh ideologi NU serta menjadi ciri khas Islam Nusantara kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Demikian pula sistem ekonomi pro-pasar (neo-kapitalisme) yang dianut oleh pemerintah Indonesia lebih banyak memberi manfaat kepada para penguasa modal, sekaligus melemahkan daya saing kelompok masyarakat kecil,” tutur Ketua Panitia, H Nasruddin Ali.
Rencananya, acara dihadiri Gubernur Hj Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, dan sejumlah pimpinan dan tokoh masyarakat, yang disambut sahibul bait KH Abdul Matin Jawahir (Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung), Rais Syuriah PWNU Jatim KH M Anwar Manshur, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar dan sejumlah kiai.
“InSyaAllah, Kiai Agoes Ali Masyhuri memberikan taujihat sebagai arahan ulama kepada peserta Rapat Pleno. Demikian pula kehadiran Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akan memberi semangat tersendiri bagi kami,” tutur salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Huda Tuban itu.
Didampingi Wakil Bendahara PWNU Jatim, M Amin Mujib, ia mengingatkan, Nahdlatul Ulama sebagai Ormas Islam terbesar di Indonesia yang memiliki paham moderat, sekaligus penyangga utama bangunan nation state building kurang mendapat perhatian dari pemerintah, bahkan terkesan dimobilisasi untuk kepentingan sesaat.
“Ideologi Aswaja yang menjadi ciri khas Islam Nusantara kurang mendapat apresiasi dari pemerintah. Sistem ekonomi pro-pasar (neo-kapitalisme) yang dianut oleh pemerintah Indonesia lebih banyak memberi manfaat kepada para penguasa modal, sekaligus melemahkan daya saing kelompok masyarakat kecil. Masalah perkembangan teknologi informasi yang tidak disertai alat kontrol yang memadai oleh pihak pemerintah menyebabkan dekadensi dan kerusakan moral generasi muda,” ujarnya.
Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah terhadap adaptasi perubahan iklim dan pemanasan global membayakan bagi eksistensi dan kelangsungan hidup ekosistem, lingkungan, serta masyarakat kelas bawah. Tidak meratanya dana dan akses pendidikan kepada daerah-daerah terpencil menyebabkan pemerataan pendidikan tidak dapat diakses oleh rakyat kecil.
“Masalah-masalah keumatan dan kemasyarakatan inilah, akan menjadi bahasan yang telah dibagi dalam komisi-komisi Rapat Pleno,” tutur H Nasruddin Ali, yang juga Wakil Bendahara PWNU Jawa Timur itu.
Menjelang satu abad organisasi Islam sejak berdirinya 31 Januari 1926, NU terus berikhtiar menuju Jam’iyyah dinniyah ijtimaiyyah Ahlussunnah wa al-Jama’ah yang mashlahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, demokratis, dan mandiri.
“Kami terus melakukan upaya-upaya dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan (capacity building) menuju organisasi yang mandiri. Melakukan usaha-usaha bagi penguatan kapasitas individu (individual capacity) para pengurus maupun organ struktural di bawahnya dalam upaya mewujudkan individu yang trampil dan siap melayani umat,” tutur KH Syamsuddin, Sekretaris Panitia menambahkan.
Selain itu, menurut Ra Uud, panggilan akrab Wakil Sekretaris PWNU Jawa Timur itu, pihaknya berusaha meningkatkan berbagai upaya terstruktur dan terencana dalam upaya penguatan terhadap faham Ahlussunnah Wal-Jama’ah secara massif. Memberdayakan berbagai aset yang dimiliki oleh NU bagi kemandirian organisasi NU maupun untuk kemaslahatan warga NU.
Sebelumnya, Koordinator Bidang Ekonomi PWNU Jatim, Ir H Mathorrurozaq Ismail, menjelaskan pihaknya pun mendorong kemandirian lembaga-lembaga pendidikan milik NU dan pesantren dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan berdaya saing tinggi serta berakhlaqul karimah.
“PWNU Jatim mendorong kemandirian warga NU baik secara ekonomi, social, politik, budaya, dan pendidikan,” tuturnya. (*)
