Dr. ROMADLON SUKARDI, MM
Ada sebuah pesan peradaban yang jauh lebih besar di balik tujuh penghargaan Wana Lestari Nasional 2026 yang dibawa pulang Jawa Timur: bahwa menjaga hutan bukan lagi sekadar urusan konservasi, melainkan investasi peradaban. Tiga wakil Jatim meraih Terbaik I, tiga Terbaik II, dan satu Harapan III—sebuah capaian yang menunjukkan bahwa kelestarian hutan telah bergerak dari kebijakan pemerintah menuju gerakan masyarakat.
Di titik inilah kita dapat membaca karakter kepemimpinan transformatif Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kepemimpinan tidak berhenti pada bagaimana pemerintah membuat regulasi, tetapi bagaimana kebijakan mampu mengubah cara masyarakat memandang hutan: dari sekadar kawasan yang harus dilindungi menjadi sumber kehidupan yang harus dirawat, dikelola, diberdayakan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Tujuh penghargaan tersebut bahkan memperlihatkan bahwa ekosistem kehutanan Jatim bekerja dari berbagai sisi: penegakan hukum melalui Polisi Kehutanan, penguatan kapasitas masyarakat melalui penyuluh, konservasi, kelompok pecinta alam, Kelompok Tani Hutan, hingga pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Ini bukan prestasi yang lahir dari satu program, tetapi dari orkestrasi kebijakan dan kolaborasi lintas aktor.
Kepemimpinan yang Mengubah Cara Pandang
Bagi saya, salah satu kekuatan kepemimpinan Khofifah adalah kemampuannya menggeser paradigma pembangunan: dari government oriented menuju collaborative governance; dari pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan menuju pembangunan yang menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologis.
Hutan tidak diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai modal ekologis dan modal sosial. Masyarakat sekitar hutan tidak semata-mata dipandang sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek utama yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam.
Karena itu, pernyataan Khofifah bahwa hutan yang lestari harus memberikan manfaat ekologis sekaligus sosial dan ekonomi sesungguhnya mengandung gagasan besar tentang sustainable development: alam dijaga, masyarakat diberdayakan, ekonomi tumbuh, dan generasi mendatang tetap memiliki ruang hidup yang sehat.
Dari Desa, Lahir Inspirasi untuk Indonesia
Yang menarik, sebagian prestasi tersebut justru lahir dari desa dan komunitas. KTH Sumber Lestari dari Desa Samar, Pagerwojo, Tulungagung, misalnya, berhasil menjadi Terbaik I nasional kategori Kelompok Tani Hutan. Sementara Hendro Supeno dari Banyuwangi meraih Terbaik I kategori Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dengan kiprah pendampingan ekosistem mangrove Teluk Pang Pang.
Ini memberikan pelajaran penting: peradaban tidak selalu lahir dari pusat kekuasaan. Peradaban sering kali tumbuh dari desa, dari komunitas, dari orang-orang yang bekerja dalam diam, merawat alam tanpa kamera, dan mengabdi tanpa menunggu tepuk tangan.
Tugas kepemimpinan modern adalah menemukan, mengangkat, memperkuat, dan mereplikasi praktik-praktik baik tersebut agar tidak berhenti menjadi kisah lokal. Dalam bahasa manajemen publik, inilah scaling up of best practices. Dalam bahasa kebangsaan, inilah gotong royong yang dinaikkan kelasnya menjadi kebijakan pembangunan.
Transformatif: Masalah Lingkungan Menjadi Peluang
Kepemimpinan transformatif selalu memiliki keberanian untuk melihat persoalan dengan perspektif baru.
Hutan yang rusak bukan hanya masalah ekologis. Di dalamnya terdapat persoalan kemiskinan, ketimpangan akses ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, rendahnya produktivitas, hingga ancaman bencana ekologis.
Maka solusi tidak cukup hanya dengan menanam pohon. Harus ada pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, pengembangan ekonomi lokal, konservasi keanekaragaman hayati, dan tata kelola yang konsisten.
Di sinilah kepemimpinan Khofifah menjadi relevan: mempertemukan agenda lingkungan dengan agenda kesejahteraan.
Hutan harus tetap hijau, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitarnya juga harus semakin sejahtera.
Inovatif dan Kreatif: Hutan Bukan Sekadar Kayu
Di era ekonomi hijau, cara pandang terhadap hutan juga harus berubah.
Hutan bukan hanya kayu. Hutan adalah air, udara, pangan, biodiversitas, ekowisata, jasa lingkungan, karbon, hasil hutan bukan kayu, hingga ruang tumbuh ekonomi masyarakat.
Karena itu, kepemimpinan yang inovatif dan kreatif harus mendorong lahirnya forest-based economy yang tidak merusak hutan.
Potensi mangrove, misalnya, dapat dikembangkan sebagai basis konservasi sekaligus ekonomi masyarakat. Hutan rakyat dapat menjadi ruang produktif. Perhutanan sosial dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Dan kelompok masyarakat dapat menjadi penjaga pertama ekosistem di wilayahnya.
Dengan demikian, konservasi tidak berhadapan dengan kesejahteraan; konservasi justru menjadi fondasi kesejahteraan.
Progresif dan Adaptif
Menghadapi Krisis Iklim
Kita sedang memasuki era ketika perubahan iklim, krisis air, kehilangan biodiversitas, degradasi lahan, dan bencana ekologis tidak lagi menjadi isu masa depan. Semuanya telah menjadi bagian dari realitas pembangunan hari ini.
Karena itu, Jawa Timur membutuhkan kepemimpinan yang progresif sekaligus adaptif.
Kepemimpinan yang progresif berarti berani menyiapkan kebijakan sebelum krisis menjadi lebih besar. Sedangkan kepemimpinan adaptif berarti mampu membaca perubahan lingkungan global dan menerjemahkannya menjadi agenda pembangunan daerah.
Dalam konteks itu, penghargaan Wana Lestari tidak boleh dibaca sekadar sebagai trophy cabinet Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia harus dibaca sebagai policy signal bahwa pembangunan Jatim semakin diarahkan pada ekonomi hijau, ketahanan ekologis, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan.
Dari Penghargaan Menuju Gerakan Peradaban
Saya sepakat dengan pesan Ibu Gubernur bahwa penghargaan bukanlah garis akhir. Praktik-praktik baik harus diperluas, direplikasi, dan ditularkan kepada daerah lain.
Justru setelah penghargaan, pekerjaan besar dimulai.
Jawa Timur membutuhkan Wana Lestari 2.0: sebuah gerakan yang mengintegrasikan konservasi hutan dengan digitalisasi data kehutanan, pendidikan lingkungan, ekonomi masyarakat desa, kewirausahaan hijau, ekowisata berkelanjutan, penguatan perhutanan sosial, hingga pengembangan pembiayaan hijau.
Perguruan tinggi, pesantren, sekolah, komunitas pemuda, dunia usaha, koperasi, organisasi masyarakat, dan pemerintah desa dapat menjadi bagian dari ekosistem tersebut.
Dengan begitu, penghargaan tujuh wakil Jatim bukan hanya menjadi catatan prestasi tahun 2026, tetapi menjadi starting point bagi lahirnya gerakan ekologis Jawa Timur yang lebih besar.
Menjaga Hutan, Menjaga Masa Depan
Pada akhirnya, kepemimpinan tidak hanya diukur dari berapa banyak penghargaan yang diterima, tetapi dari berapa banyak perubahan baik yang mampu diwariskan.
Tujuh penghargaan Wana Lestari Nasional 2026 memperlihatkan bahwa Jawa Timur memiliki manusia-manusia teladan yang bekerja di garis depan menjaga hutan dan memberdayakan masyarakat. Tugas pemerintah adalah memastikan energi mereka tidak berhenti sebagai prestasi individual, tetapi berkembang menjadi ekosistem perubahan yang lebih luas.
Inilah kepemimpinan yang saya sebut sebagai kepemimpinan peradaban: transformatif dalam mengubah paradigma, inovatif dalam mencari solusi, kreatif dalam menggerakkan masyarakat, progresif dalam membaca masa depan, adaptif menghadapi perubahan, dan berkelanjutan dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
Sebab pada akhirnya, menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan pohon. Menjaga hutan berarti menjaga air, pangan, udara, ekonomi masyarakat, keanekaragaman hayati, dan masa depan anak cucu kita.
Hutan lestari, masyarakat sejahtera, Jawa Timur berdaya, Indonesia berkelanjutan.
— Dr. ROMADLON SUKARDI, MM
