Bondowoso, radar96.com – Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Bondowoso mendesak Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan penjelasan secara terbuka terhadap sejumlah persoalan yang menjadi sorotan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), pengelolaan aset daerah, piutang dana bergulir, hingga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sofi Indriasari, ST, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Kamis (2/7/2026).
Menurut Sofi, Peraturan Daerah harus mampu menjadi dasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan akhir dalam pembuatan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan, dan juga untuk memberi kepastian hukum dalam pengelolaan pemerintahan serta tata kehidupan masyarakat Bondowoso,” ujarnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan SILPA sebesar Rp145 miliar yang tercantum dalam pertanggungjawaban APBD.
“Mohon penjelasan tentang SILPA sebesar Rp145 miliar, bersumber dari mana saja?” kata Sofi.
Fraksi juga meminta pemerintah menjelaskan penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang dimanfaatkan pihak lain tanpa perjanjian sewa, termasuk keberadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang tidak diketahui keberadaannya.
Tak hanya itu, pemerintah diminta memberikan kepastian terkait piutang dana bergulir Kredit Usaha Kecil pada Dinas Koperasi dan UMKM senilai Rp4.057.096.026 yang bersumber dari APBD Tahun 2001 hingga 2008.
Fraksi PDI Perjuangan juga melihat masih terdapat peluang peningkatan PAD yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Di antaranya melalui optimalisasi pajak air tanah dengan pemasangan water meter di kantor-kantor, hotel, dan perusahaan, serta kejelasan penerimaan pajak listrik dari PG Prajekan.
Selain itu, fraksi meminta pemerintah mengevaluasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemerintah juga diminta menjelaskan kendala belum optimalnya camat dalam menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berdampak terhadap penerimaan BPHTB.
Di sektor pelayanan masyarakat, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah memperluas program pengeboran air untuk mengatasi persoalan lahan kering dan kebutuhan air bersih. Fraksi juga meminta evaluasi terhadap perubahan desil masyarakat yang masih ditemukan tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Fraksi PKB dan PKS
Sementara itu, – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan pertanggungjawaban yang jelas atas sejumlah program yang dinilai tidak berjalan optimal sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Juru Bicara Fraksi PKB, Didik Yuliyanto, menegaskan bahwa kualitas perencanaan menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, program yang telah dianggarkan seharusnya dapat direalisasikan tepat waktu sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan APBD 2025, Fraksi PKB menyoroti rendahnya realisasi anggaran pemeliharaan Wisma Wakil Bupati Bondowoso yang hanya menyerap sekitar 18 persen dari pagu anggaran. Fraksi menilai alasan keterbatasan waktu pelaksanaan menunjukkan masih lemahnya manajemen perencanaan dan pengadaan.
Selain itu, Fraksi PKB meminta penjelasan atas belum terserapnya sebagian anggaran Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Menurut fraksi, anggaran yang tidak dimanfaatkan berarti kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi kerja juga ikut berkurang.
Sorotan berikutnya, diarahkan kepada batalnya pembangunan gedung PAUD, SD, dan SMP dengan nilai anggaran sekitar Rp8 miliar. PKB menilai kendala administratif dari pemerintah pusat semestinya telah diantisipasi sejak awal melalui koordinasi yang lebih intensif sehingga tidak menghambat pembangunan sarana pendidikan.
Dalam bidang tata kelola keuangan, Fraksi PKB turut mempertanyakan tingginya SILPA pada Dinas Peternakan dan Perikanan yang mencapai lebih dari Rp2,8 miliar. Menurut fraksi, kondisi tersebut menjadi indikator masih perlunya perbaikan pada aspek perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program.
Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah piutang retribusi sebesar Rp117 juta dari PT DGU sebagai pengelola Wisata Alam Tasnan Baru. Fraksi meminta pemerintah mengambil langkah yang lebih tegas agar hak keuangan daerah dapat dipulihkan dan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Di sektor kesehatan, Fraksi PKB juga menyesalkan tidak terealisasinya sejumlah pengadaan yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Dana Alokasi Umum (DAU), seperti ambulans, mesin fogging, genset, Co Analyzer, hingga sarana air bersih. Menurut fraksi, kegagalan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa.
Meski demikian, Fraksi PKB tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hampir mencapai 20 persen selama Tahun Anggaran 2025. Fraksi berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga peningkatan pendapatan daerah berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan program.
Tidak hanya PKB, Juru Bicara Fraksi Demokrat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Bondowoso, Ketut Yudi Kartiko, menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pengelolaan APBD. Menurutnya, keberhasilan tersebut harus dibuktikan dengan kualitas pelaksanaan program dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi Demokrat PKS mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang kembali mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Namun, fraksi mengingatkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian Fraksi Demokrat PKS ialah berubahnya APBD Tahun 2025 yang semula dirancang mengalami defisit sekitar Rp96,5 miliar menjadi surplus sekitar Rp48,4 miliar. Pergeseran hampir Rp145 miliar tersebut dinilai perlu dievaluasi karena mengindikasikan masih adanya program yang gagal direalisasikan.
Fraksi Demokrat PKS juga menyoroti masih mengendapnya dana transfer pemerintah pusat pada sektor pendidikan dan kesehatan, sementara sejumlah indikator pelayanan dasar belum mencapai target. Menurut fraksi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi ketersediaan anggaran, melainkan efektivitas pelaksanaannya.
Selain itu, Demokrat PKS mempertanyakan rendahnya realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), mulai dari rehabilitasi ruang kelas SD, layanan kesehatan bagi penderita HIV, hingga tidak terlaksananya pelatihan bagi Satpol PP dan Satlinmas. Program-program tersebut dinilai merupakan kewajiban pemerintah yang semestinya menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD.
Fraksi juga memberikan perhatian khusus terhadap kondisi keuangan RSUD dr. H. Koesnadi. Penurunan kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rendahnya realisasi belanja modal, serta meningkatnya kualitas piutang dinilai menjadi sinyal yang harus segera direspons agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping itu, Fraksi Demokrat PKS meminta penjelasan terkait belanja hibah pendidikan yang melampaui pagu anggaran dan belum terbentuknya kembali dana cadangan daerah sebagai penyangga fiskal.
Fraksi Golkar
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso, Sandi Ikromah Aulia Mochtar, mendorong Pemerintah Kabupaten Bondowoso meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar mengawali dengan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso atas keberhasilan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.
Namun, menurut Sandi, keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, bukan sekadar memenuhi aspek administrasi keuangan.
Fraksi Golkar kemudian menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2025. Menurut fraksi, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka penyebab utama terbentuknya SILPA agar DPRD dapat menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD.
Fraksi juga mengingatkan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan daerah ataupun raihan opini WTP, tetapi harus dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat Bondowoso.
Fraksi Gerindra dan PPP
Sorotan juga dari Juru Bicara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Bondowoso, Abd. Majid, S.Pd, yang meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso segera menuntaskan berbagai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin akuntabel dan tidak terus menjadi temuan pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Gerindra mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp302,05 miliar atau tumbuh 18,43 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, fraksi mengingatkan bahwa ketergantungan APBD terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, yakni mencapai 82,94 persen dari total pendapatan daerah.
Selain itu, Fraksi Gerindra mempertanyakan belum tercapainya target penerimaan pada sejumlah sektor pajak daerah, seperti Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Tak hanya itu, Gerindra juga menyoroti masih adanya temuan BPK terkait kesalahan penganggaran belanja jasa, belanja hibah, dan belanja modal di 11 organisasi perangkat daerah (OPD).
Di bidang pendidikan, Fraksi Gerindra menyoroti temuan pembayaran honorarium guru ekstrakurikuler berstatus ASN dan PPPK sebesar Rp911,5 juta yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Selain itu, fraksi juga mengkritisi adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp44,65 juta pada sejumlah perangkat daerah. Menurut Gerindra, kondisi tersebut bertolak belakang dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan pemerintah.
Perhatian lain diberikan terhadap meningkatnya saldo piutang daerah yang mencapai Rp79,6 miliar pada akhir tahun 2025. Fraksi Gerindra meminta pemerintah mempercepat penyelesaian piutang pajak dan retribusi yang hingga kini masih menjadi temuan BPK.
Lain halnya Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bondowoso, Dr. Hj. Siti Masyarafatul Manna Wassalwa, M.Pd, yang mendorong Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah membangun kemandirian fiskal. Menurut Fraksi PPP, pengelolaan APBD tidak cukup hanya tertib secara administrasi, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PPP menilai capaian pendapatan daerah tahun 2025 patut diapresiasi. Namun, struktur pendapatan daerah dinilai masih menghadapi tantangan karena kontribusi Pendapatan Asli Daerah belum mampu menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan.
Fraksi PPP juga mendorong pemerintah melakukan pemutakhiran data objek pajak dan retribusi, memperkuat pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan daerah, serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain sisi pendapatan, Fraksi PPP menyoroti realisasi belanja daerah dan transfer yang mencapai sekitar Rp1,928 triliun atau 91,83 persen dari anggaran. Menurut fraksi, sisa anggaran yang belum terealisasi harus menjadi bahan evaluasi karena berpotensi menunda pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi PPP juga meminta pemerintah meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat sinkronisasi antarperangkat daerah, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta memastikan setiap belanja daerah benar-benar menghasilkan manfaat yang terukur.
Perhatian lain diberikan terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fraksi PPP mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan berbagai rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti.
Fraksi menyoroti temuan kesalahan penganggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal senilai Rp44,73 miliar. Menurut PPP, temuan tersebut menunjukkan perlunya penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan ketelitian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan dan verifikasi dokumen anggaran.
(*/Rif)
