Jakarta (Radar96.com) – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menyatakan pihaknya telah membekukan 13.600 produk impor dari katalog elektronik (e-katalog) sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengutamakan produk lokal dalam pengadaan barang jasa.
“LKPP telah memotong mata rantai yang panjang dari proses tayang produk. Dulu perlu delapan proses, sekarang tinggal dua proses saja setelah kami bertemu dengan vendor-vendor dan digital marketplace, sehingga sangat market friendly,” ujar Azwar Anas dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Bupati Banyuwangi 2010-2021 itu menjelaskan pembekuan produk-produk impor menjadi langkah yang dilakukan bersamaan dengan afirmasi kemudahan produk-produk lokal dan UMKM ke dalam e-katalog, sehingga 13.600 produk impor itu tidak bisa dibeli di e-katalog.
“Tren pembekuan produk impor dari e-katalog itu akan terus meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi blockchain dan big data yang kami kerjakan bersama PT Telkom,” kata mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia yang juga kader IPNU itu.
Dalam arahannya, Presiden Jokowi juga meminta agar e-Katalog tersistem dan terintegrasi. Untuk itu, LKPP bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melakukan kerja sama.
“Dengan begitu solusi termasuk kartu kredit pemerintah akan bisa jalan. Selama ini UMKM tidak bisa dibeli produknya, diutang oleh pemerintah daerah, karena bayarnya harus pakai SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), kecuali di bawah Rp50 juta. Sekarang dengan kartu kredit pemerintah ini ke depan akan lebih mudah untuk membayar UMKM kita,” kata Azwar Anas.
Dia juga mengungkapkan LKPP berencana mengajukan RUU terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Basisnya RUU ini adalah kebijakan afirmasi terhadap produk-produk dalam negeri di Amerika Serikat, India, Filipina, dan China.
Tidak hanya itu, menurut Azwar Anas, LKPP juga baru mencoba konsolidasi pengadaan. Sederhananya, LKPP mengajukan anggaran besar di beberapa kementerian disatukan.
“Yang baru saja berhasil dalam sejarah baru pertama adalah pengadaan laptop. Dari sedikit kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, kita dapatkan Rp6,3 triliun pembelian laptop,” kata Azwar Anas.
“Kalau beli sendiri-sendiri ini tidak dapat diskon. Kalaupun diskon hanya sedikit. Maka ini kita kumpulkan bersama LKPP bersama Kemenkeu kita langsung negosiasi ke produsen. Hasilnya negara bisa hemat Rp1,8 triliun. Tentu di sistem pengadaan yang lain ibu menkeu juga melihat bagaimana di negara lain bisa melakukan konsolidasi sehingga penghematan uang negara bisa berjalan baik,” lanjutnya.
Yang paling akhir, menurut Azwar Anas, apabila dulu memasukkan produk di e-Katalog perlu negosiasi harga, sekarang tidak perlu negosiasi. LKPP mengikuti harga pasar. Dulu, kontrak produk dua tahun sekali sehingga tokonya buka dua tahun sekali. Sekarang, setiap saat bisa berubah harga sesuai mekanisme pasar.
“Sehingga ini arahan dari bapak presiden untuk menjadikan market place bagi pemerintah untuk belanja dari uang negara pemerintah insyaallah ke depan akan bisa jalan,” ujar Azwar Anas. (*/pna)
