Surabaya (Radar96.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik 17 Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 Provinsi Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (26/2).
Pelantikan saat masa pandemi Covid-19 ini dilakukan secara hybrid dengan menerapkan SOP Protokol Kesehatan yang ketat. Selain digelar secara offline dengan sangat terbatas juga bisa disaksikan secara live streaming. Pelaksanaannya juga dibagi tiga tahap dalam hari yang sama.
Dari hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 ada 19 kab/kota, namun dalam pelantikan ini hanya 17 kab/kota, karena Kabupaten Pacitan dan Tuban akan dilaksanakan menyusul pada 4 April 2021 dan 20 Juni 2021.
Pelantikan sesi pertama dilaksanakan pukul 09.00 WIB untuk enam pasangan Kepala Daerah yakni Bupati Trenggalek H. Mochamad Nur Arifin dan Wakil Bupati Trenggalek Syah M. Natanegara, S.H, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, S.H ., M.H dan Wakil Bupati Sumenep Hj. Dewi Khalifah, S.H., M.H., M.Pd.I, serta Bupati Situbondo Drs. H. Karna Suswandi, M.M dan Wakil Bupati Situbondo Hj. Khoirani, S.Pd, M.H.
Kemudian Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono, S.T., M.H. dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, M.H., M.Si., Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Wakil Bupati Banyuwangi H. Sugirah, S.Pd., M.Si., serta Bupati Ponorogo H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M. dan Wakil Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita., S.H.
Sesi kedua yakni pukul 13.00 WIB untuk enam pasangan Kepala Daerah yakni Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar H. Rahmat Santoso, S.H., M.H., Walikota Pasuruan Drs. H. Saifullah Yusuf dan Wakil Walikota Pasuruan Adi Wibowo, S.TP., M.Si, serta Bupati Jember Ir. Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember KH. Muhammad Balya Firjaun Barlaman.
Kemudian Bupati Malang H. M. Sanusi, M.M. dan Wakil Bupati Malang Drs. H. Didik Gatot Subroto, S.H., M.H., Walikota Blitar Drs. H. Santoso, M.pd dan Wakil Walikota Blitar Ir. H. Tjutjuk Sunario, MM, serta Bupati Mojokerto dr. Ikfina Fahmawati, Msi. dan Wakil Bupati H. Muhammad Albarra, Lc.M.hum.
Untuk pelantikan sesi ketiga dilaksanakan pukul 16.00 WIB untuk lima pasangan Kepala Daerah. Diantaranya, Walikota Surabaya Eri Cahyadi, S.T., M.T. dan Wakil Walikota Surabaya Ir. H. Armuji, M.H., Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, S.H dan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, S.T.
Selain itu, Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, S.E. dan Wakil Bupati Gresik Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd, Bupati Lamongan Dr. Yuhronur Efendi, MBA. dan Wakil Bupati Lamongan Drs. KH. Abdul Roub, M.Ag, dan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor, S.IP. dan Wakil Bupati Sidoarjo H. Subandi., S.H.
Pelantikan sesi ketiga, juga dihadiri langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung beserta Istri, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Agus Fatoni.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah meminta kepada para Kepala Daerah yang baru saja dilantik untuk bekerja cepat, tepat dan detail.
Tidak hanya itu, seperti tagline Pemprov Jatim yakni CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif), para Kepala Daerah juga diminta untuk memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan lublik yang cepat, sebagai bagian yang penting.
“Ada hal yang harus kita lakukan yakni bersinergi dan kolaborasi. Apabila para Kepala Daerah membutuhkan spesific knowledge atau spesific skill, kita bisa melakukan diskusi-diskusi pengayaan untuk saling memberi penguatan. Apalagi saat ini masih pada posisi PPKM mikro artinya kecepatan kerja diharapkan bisa dilakukan dengan baik berseiring dengan pengendalian covid-19. Bahwa Covid-19 di Jatim memang sudah melandai tapi belum berhenti penyebarannya,” ungkap Khofifah.
Selain itu, Khofifah berpesan kepada para Bupati/Walikota dan wakilnya untuk memastikan percepatan pencairan dana desa. Diharapkan dana desa ini dapat terealisir pencairannya sebesar 40 persen pada Triwulan I Tahun 2021 ini. Selain itu bagi kabupaten yang belum menyelesaikan Perbup mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa Tahun 2021, untuk segera dirampungkan.
“Percepatan pencairan dana desa ini penting dilakukan mengingat 60, 82 PDRB Jawa Timur di Tahun 2020 adalah konsumsi rumah tangga. Artinya, pencairan dana desa ini dibutuhkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat terutama masyarakat perdesaan. Ditambah dana desa ini berkaitan juga dengan posko PPKM Mikro di desa-desa sesuai Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Dengan begitu akan memberikan multiplier effect, sehingga akan ada pertumbuhan yang bisa dibangun di masing-masing daerah,” jelasnya.
Gubernur juga mencatat partisipasi masyarakat di Jawa Timur saat pilkada serentak Tahun 2020 mencapai 67,68 persen meskipun saat pandemi Covid-19, meningkat dibanding pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 sebesar 66,92 persen.
“Artinya bapak ibu Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota begitu kuat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena partisipasi mereka luar biasa, artinya besar harapan mereka kepada Bapak Ibu sekalian,” katanya.
Tingkatkan Kualitas SDM dan KEK
Dalam kesempatan ini, Khofifah kembali mengingatkan pentingnya pembangunan SDM. Bahwa salah satu yang menjadi ujung tombak dalam pembangunan adalah kualitas SDM, seperti yang tertuang dalam lima program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Seperti yang disampaikan Pak Presiden bahwa untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing maka PR yang harus kita lakukan adalah menurunkan angka stunting, termasuk di dalamnya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),” katanya.
Penurunan angka stunting, AKI dan AKB ini, lanjutnya, harus menjadi satu kesatuan. Hal ini dikarenakan ketiga hal tersebut menjadi referensi bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing.
“Untuk itu saya berpesan kepada Ketua TP PKK baik provinsi maupun kab/kota untuk memperhatikan hal ini secara serius mengingat hal tersebut erat kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM dan daya saing kita,” tegasnya.
Ditambahkannya, sektor UMKM menjadi backbone atau tulang punggung perekonomian Jatim. Dimana kontribusi UMKM Jatim sebesar 56,94 persen dalam PDRB Jatim Tahun 2019. Untuk itu, Khofifah meminta para Kepala Daerah untuk memaksimalkan peran UMKM dan menyiapkan transformasi digital bagi pelaku UMKM.
“Ditambah saat ini Bank Indonesia perwakilan Jatim juga sedang menyiapkan dan memfinalisasi Rumah Kurasi. Keberadaan Rumah Kurasi ini menjadi penting untuk menyiapkan standardisasi dari produk-produk UMKM yang siap diekspor ke luar negeri. Kemudian Kementerian Perdagangan juga sedang menyiapkan pilot project berupa Export Center bagi pelaku UMKM, artinya ada market yang hari ini terbuka cukup luas bagi masyarakat Jatim,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga menjelaskan bahwa Provinsi Jatim mendapatkan mandat dari Presiden Jokowi untuk menjalankan Perpres No. 80 Tahun 2019. Perpres tersebut berkaitan dengan Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. Hal ini perlu diikuti sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jatim untuk melaksanakan.
“Perpres ini isinya adalah percepatan pembangunan ekonomi di Jatim. Sebagian besar memang berada di Kawasan Gerbangkertsusila. Surabaya menjadi episentrum, kemudian Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan. Karena itu Ring 1 di Jatim ini akan mendapatkan tugas cukup besar dan luas pada Perpres No. 80 Tahun 2019,” jelas Khofifah.
Ditambahkan, Rapat Koordinasi dan Desk terkait Perpres No. 80 Tahun 2019 juga telah dilakukan dengan Tim dari Kemenko Perekonomian. Namun hal ini juga membutuhkan koordinasi kembali dengan Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota yang baru saja dilantik.
“Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Dan surroundingnya Lamongan, Mojokerto, Pasuruan ini akan menjadi titik-titik strategis karena industrial estate berada di dalamnya. Ada keputusan bahwa JIIPE Gresik sudah akan ada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Di Sidoarjo, akan ada Kawasan Industri Halal yang berbasis IKM pertama di Indonesia,” tambahnya.
Di akhir, Khofifah meminta agar tercipta harmonisasi hubungan antara para kepala daerah dengan DPRD kab/kota-nya. Sehingga dalam proses pembangunan daerah tercipta sinergi dan kolaborasi yang baik. Termasuk menjaga kerukunan, toleransi, persaudaraan kebangsaan dan saling menghormati satu dengan yang lain.
(*/my)
