Jakarta (Radar96.com) – Puteri mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yakni Yenny Wahid menegaskan bahwa Mendikbud Nadiem Makarim sudah mengambil langkah untuk menyelesaikan buku Kamus Sejarah Indonesia, meskipun draft buku kamus tersebut disusun Tahun 2017 atau sebelum dia menjabat.
“Mendikbud sudah memerintahkan Dirjen Kebudayaan untuk menyelesaikan buku yang terhenti itu dengan menerima masukan masyarakat serta melibatkan NU dalam penyempurnaannya,” kata Juru Bicara Yenny Wahid, yakni Imron Rosyadi Hamid.
Mengutip pernyataan Yenny Wahid di Jakarta (21/4/2021), ia menjelaskan pihak Kemendikbud sudah menegaskan bahwa Pemerintah tidak punya niat menghilangkan nama tokoh-tokoh pendiri bangsa, termasuk KH Hasyim Asy’ari yang merupakan kiai, guru, pejuang, dan panutan bangsa.
“Buktinya nama-nama pendiri NU itu ada, hanya saja penyusunan buku Kamus Sejarah Indonesia itu belum sempat dituntaskan secara teknis.
Pihak Kemendikbud siap memasukkan nama-nama pendiri NU dan generasi penerusnya, termasuk nama Gus Dur, akan dimasukkan,” katanya.
Pihak Kemendikbud mengakui memang pada buku kamus sejarah jilid II banyak nama yang belum masuk, karena memang penyusunannya belum tuntas. Sejarah modern Indonesia sangat panjang dari tahun 1900, karena itu membuat Kamus Sejarah bukanlah suatu hal yang mudah.
Terlepas dari belum sempurnanya kamus ini, pihak Kemendikbud sudah turut mendirikan Museum Islam Hasyim Asy’ari di Jombang dan menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional.
“Pihak Kemendibud siap menyempurnakan Kamus Sejarah Indonesia. Siap melibatkan masyarakat dalam penyempurnaan, termasuk tokoh-tokoh NU, karena NU adalah pilar terpenting bangsa dan negara ini,” katanya, mengutip Yenny Wahid yang telah membahas soal itu.
Secara terpisah, pejabat Kemendikbud yang tak mau disebutkan namanya menjelaskan program Kemendikbud, seperti penyusunan buku, memang perlu pengawalan yang detail dari pejabat terkait.
“Kalau tidak dikawal detail dari awal sampai akhir pasti akan ada bolong-nya dan pejabat itu sendiri yang rugi, karena itu pengawalan perlu dilakukan tanpa perlu menunggu pengawalan dari masyarakat,” katanya. (*/mz)
