Jakarta (Radar96.com) – Plt juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri menyatakan pihaknya telah berulang mendapat laporan informasi hoaks dan mengatasnamakan petugas dari KPK, termasuk beredarnya informasi bahwa KPK memantau Muktamar ke-34 NU di Lampung.
Sebelumnya, Rais Syuriyah PCINU Tiongkok 2017-2021 KH DR Imron Rosyadi Hamid juga memastikan isu keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Muktamar NU ke-34 sudah ditanyakan langsung ke salah satu Deputi BIN dan jawabannya adalah tidak ada keterlibatan Lembaga BIN untuk mengintervensi Muktamar NU Lampung.
Menurut Plt juru bicara KPK Ali Fikri, masyarakat harus melaporkan bila ada orang yang mengaku dari KPK, lalu melakukan pemerasan atau tindak pidana lainnya.
Selain itu, KPK juga mempersilakan masyarakat untuk melapor bila mengetahui adanya sebuah tindak pidana korupsi. Namun, laporan perlu didukung informasi yang menunjang. “Karena tindak lanjut penanganan laporan sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan,” katanya.
Beberapa data dan informasi yang dibutuhkan, contohnya bukti transfer, cek, bukti penyetoran, dan rekening koran bank, laporan hasil audit investigasi, dokumen dan/atau rekaman terkait permintaan dana, kontrak, berita acara pemeriksaan, bukti pembayaran, foto dokumentasi, surat, disposisi perintah, bukti kepemilikan, serta identitas sumber informasi.
“Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi yang beredar melalui aplikasi pesan dan sosial media terkait pungutan kepada ASN untuk tujuan tertentu. Nomor telepon yang dicantumkan sebagai saluran pengaduan dalam Informasi dimaksud bukan merupakan nomor saluran Pengaduan Masyarakat KPK,” katanya.
Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan pengaduannya kepada KPK melalui email pengaduan@kpk.go.id, SMS 0855 8575 575, Whatsapp 0811 959 575, Website KWS http://kws.kpk.go.id, atau menyampaikan surat dan datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta.
“KPK berulang kali menerima informasi adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK ataupun penyampaian informasi hoaks yang tujuannya untuk melakukan pemerasan, penipuan, maupun tindak kejahatan lainnya kepada masyarakat,” katanya.
KPK tegas meminta kepada oknum tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK.
“Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku pegawai KPK dan melakukan tindakan kriminal pemerasan dan sejenisnya, dapat segera melaporkannya ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat,” katanya.
KPK menjamin kerahasiaan pelapor dari kemungkinan terungkapnya identitas kepada publik, sepanjang pelapor tidak mempublikasikan sendiri perihal laporan tersebut.
Selain itu, pelapor juga dapat secara aktif berperan serta memantau perkembangan laporan yang disampaikan dengan membuka kotak komunikasi rahasia tanpa perlu merasa khawatir identitasnya akan diketahui orang lain melalui Website KWS http://kws.kpk.go.id. Jika perlindungan kerahasiaan tersebut masih dirasa kurang, bahkan KPK juga dapat memberikan pengamanan fisik sesuai dengan permintaan pelapor.
Publik juga dapat mengakses statistik Pengaduan Masyarakat yang diterima dan ditelaah oleh KPK melalui halaman https://www.kpk.go.id/id/statistik/pengaduan-masyarakat.
BIN
Sementara itu, Rais Syuriyah PCINU Tiongkok 2017-2021 KH DR Imron Rosyadi Hamid juga memastikan isu keterlibatan BIN dalam Muktamar ke-34 NU sudah ditanyakan langsung ke salah satu Deputi BIN dan jawabannya adalah tidak ada keterlibatan Lembaga BIN untuk mengintervensi Muktamar NU Lampung.
Klarifikasi itu disampaikan merespon pernyataan Rais ‘Aam Syuriyah PBNU KH. Miftachul Akhyar tentang adanya telepon dari seseorang yang mengatasnamakan BIN bernama Imron Cotan yang meminta agar dirinya mengundur perhelatan Muktamar NU. “Saya ditelepon orang dari Amerika mengatasnamakan BIN, namanya Imran. Dia mantan duta besar (untuk) RRC, saat itu ia sedang ada di Amerika. Saya ditelepon dari Jakarta minta supaya muktamar diundur karena yang menginginkan Muktamar 2021 punya niat jelek, saya kaget,” ujar dia.
Tidak hanya itu, informasi yang mirip juga bersliweran bahwa ada oknum pejabat BIN telah mengumpulkan bawahannya untuk membantu salah satu kandidat agar terpilih menjadi Ketua Umum PBNU.
“Benarkah BIN mengintervensi Muktamar NU ke-34? Tanggal 30 November 2021, saya mencoba menanyakan isu keterlibatan BIN dalam Muktamar NU ke-34 ini secara langsung ke salah satu Deputi BIN dan mendapatkan jawaban bahwa tidak ada keterlibatan Lembaga BIN,” katanya.
Menurut dia, penjelasan ini melegakan, mengingat trauma warga NU terhadap intervensi Pemerintah di Muktamar NU sebagaimana yang pernah terjadi di Cipasung Tahun 1994 masih sangat kuat. Dalam Muktamar Cipasung, Presiden Soeharto melakukan intervensi secara kasar, bahkan melibatkan personil militer. Pengalaman buruk semacam itu seharusnya tidak boleh terjadi lagi saat NU akan memasuki satu abad usianya.
“Peran-peran NU dalam menanggulangi ancaman radikalisme dan ekstrimisme sudah diakui berbagai kalangan, tidak saja oleh kekuatan nasional, tetapi juga global. Jika ada intervensi Muktamar NU dan berakibat perpecahan di NU, maka berdampak pada menguatnya posisi kelompok ekstrem yang selama ini merasa terancam dengan keberadaan dan kekuatan NU sebagai kekuatan Islam moderat terbesar di dunia. Semua pihak harus mencegah terjadinya perpecahan Nahdlatul Ulama, karena akan merugikan bangsa, negara dan dunia,” katanya.
Ia menjelaskan dugaan ada pihak internal NU yang mengundang masuknya oknum lembaga telik sandi sebenarnya pernah muncul dalam perhelatan kepengurusan di sebuah PWNU tahun lalu, tetapi terbukti tidak berjalan efektif. Sejarah membuktikan, ketangguhan dan resiliensi warga NU dalam menghadapi intervensi penguasa, baik era penjajahan Belanda, Jepang, bahkan Orde Baru sudah teruji.
“Biarkan Muktamar NU Lampung berjalan dengan wajar dan tidak menabrak AD/ART. Biarkan Warga NU memilih pemimpinnya sesuai dengan hati nurani mereka, sebagaimana pesan salah satu deputi BIN ke saya: ‘semoga seperti air mengalir bersih tanpa intervensi dan pilihan terbaik warga NU akan jatuh ke tokoh pilihan sesuai nurani’. Ayo kita jaga NU jangan sampai pecah,” katanya. (*)
Sumber:
*) https://www.ngopibareng.id/read/hoaks-beredar-info-muktamar-nu-jubir-kpk-awas-tujuan-kejahatan
*) Tulisan KH DR Imron Rosyadi Hamid, Rais Syuriyah PCINU Tiongkok 2017-2021 (ngopibareng.id/14/12/2021)