Jakarta, radar96.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak langsung mengadakan rapat perencanaan cepat (quick planning) dan aksi nyata (doing action) guna mempercepat capaian pembangunan di Jatim pasca-dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis.
Rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Adhy Karyono, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Timur. “Kami ingin menjadikan Jawa Timur sebagai gerbang baru Nusantara,” ujar Khofifah.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa program utama nasional harus berhasil diimplementasikan di Jawa Timur, diantaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), program kedaulatan pangan, serta penyediaan 3.000 unit rumah murah. Bahkan, ia menargetkan pembangunan rumah murah dapat mencapai 5.000 unit.
Di sektor pangan, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian guna memperkuat posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. “Target kami bukan hanya ketahanan pangan, tetapi juga kedaulatan pangan,” tegasnya.
Saat itu, Sekda Adhy Karyono melaporkan kesiapan anggaran untuk mendukung program-program prioritas, meskipun di tengah kebijakan efisiensi APBD Jawa Timur. Ia memastikan bahwa pemerintah provinsi siap bekerja sejak awal bulan Ramadhan.
Di sektor pendidikan, Khofifah meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas lulusan SMA dan SMK. Menurutnya, tingkat penerimaan lulusan SMA ke perguruan tinggi unggulan harus lebih baik dibanding provinsi lain. “Kualitas dan peringkat SMA di Jawa Timur tidak boleh kalah dari provinsi lain,” ujarnya.
Selain itu, Khofifah juga menyoroti strategi efisiensi dalam pemerintahan. Menurutnya, efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), terutama dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
“Jika ada format baru dalam penghitungan kemiskinan, kita harus segera menyesuaikan agar capaian tetap optimal,” katanya.
Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menghitung sebaran kemiskinan, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, serta beberapa daerah di Pulau Madura.
Dalam periode sebelumnya, lanjutnya, Jawa Timur mencatat penurunan kemiskinan yang signifikan. Oleh karena itu, intervensi yang cepat dan berbasis data menjadi kunci dalam mempertahankan tren positif tersebut. (*/ms)
