Gubernur Khofifah minta Bupati/Walikota di Jatim terus pantau Kasus Harian COVID-19

Bagikan yuk..!

Surabaya (Radar96.com) – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memprediksi peningkatan kasus Covid-19 akan mencapai puncak pada 5-7 minggu setelah Libur Lebaran atau pada akhir Juni 2021.

Prediksi tersebut berdasar pada pengalaman empiris setiap periode libur panjang.

Berdasarkan data yang ada, usai libur Lebaran kasus aktif Covid-19 telah mengalami peningkatan. Angkanya kini sudah kembali melebihi 100.000 kasus. Padahal, sebelumnya, kasus aktif sempat berada di titik terendah pada 90.000 kasus. 

Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat hingga 31 Mei 2021, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 102.006 kasus, dengan 56.125 kasus suspek Covid-19.

Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus Covid-19, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Slamet Hadi Supraptoyo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) virtual dengan para Bupati/Walikota, serta Forkopimda Kabupaten/Kota se-Jatim. Rakor tersebut dilaksanakan di Ruang Bina Yudha, Makodam V/Brawijaya, Rabu (2/6/2021).

Turut menghadiri rakor tersebut secara langsung, antara lain, Plh. Sekdaprov Jatim Heru Thahjono, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta PJU di lingkungan Kodam V/Brawijaya dan Polda Jatim.

Dalam Rakor tersebut, Gubernur Jatim yang akrab disapa Khofifah ini meminta para Bupati/Walikota se-Jatim terus melakukan monitoring dan pemantauan perkembangan kasus harian Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Ini penting, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 dampak libur lebaran 1 Syawal 1442 H.

“Kalau Pak Menteri Kesehatan wanti-wantinya sampai dengan akhir Juni, bahkan Juli 2021. Karenanya, semua kepala daerah tiap hari harus memonitor perkembangan kasus Covid-19. Saat ini misalnya ada kenaikan BOR dari 22 persen menjadi 24 persen,” ujar Mantan Mensos RI ini.

Khofifah menjelaskan, pasca libur lebaran ini, masih banyak masyarakat yang melakukan silaturahmi syawalan dengan berkeliling ke satu tempat ke tempat lain. Untuk itu, diperlukan pengawalan pemantauan pengendalian secara komprehensif.

“Jangan pernah menganggap sepele jika terdapat kasus yang dianggap melandai, basis RTnya 95 persen hijau. Tetapi perlu diantisipasi bahwa silaturahmi Syawalan masih berlangsung. Mereka berkelompok masih melakukan silaturahmi keliling,” terang Khofifah.

Selain itu, gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga mengharapkan seluruh bupati/walikota melakukan antisipasi khususnya yang BOR ICU dan BOR Isolasi Covid-19 nya mencapai 60 persen dan di atasnya. Meskipun WHO memberikan standar maksimum kapasitas BOR 60 persen.

Berdasarkan data Dinkes Jatim, Kabupaten Bojonegoro BOR ICU di atas 80 persen. BOR ICU 60-79 persen terdiri dari Kota Madiun, Kota Blitar, Kab. Ponorogo, dan Kab. Tuban. Sementara BOR Isolasi Covid-19 di atas 80 persen yaitu Kab. Madiun, BOR Isolasi Covid-19 60-79 persen, yaitu Kab. Bangkalan, Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, dan Kab. Tulungagung.

“Artinya bahwa harus ada pengendalian yang harus lebih intensif dilakukan karena data kuratifnya seperti itu. Dalam hal seperti ini, saya mohon kita semua yang sudah melakukan pemantauan pengendalian harian itu akan terus melakukan identifikasi. Apa yang kemungkinan menimbulkan dan memicu sebaran atau sebaliknya menurunkan itu yang diidentifikasikan,” tegas Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi dan komitmen kepada seluruh jajaran TNI-Polri hingga Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas.

Menurutnya, kekompakan TNI-Polri membangun soliditas dan solidaritas di Jatim inilah yang menjadi kekuatan luar biasa.

“Tolong terus dijaga pelaksanaan PPKM Mikro supaya proses pengawasan, pemantauan di lini paling bawah bisa termonitor hari per hari. Sehingga semua capaiannya bisa terukur,” pinta Khofifah.

Terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI), Khofifah menjelaskan perlu adanya kewaspadaan dari masing-masing daerah yang warganya pulang dari berbagai negara. Bagi yang pulang dari luar negeri kami pastikan di-swab PCR di asrama haji Surabaya. Setelah swab PCR dengan CT 25 ke bawah akan dilakukan sequencing.

Kewaspadaan tersebut, lanjut Khofifah, bisa dilakukan dengan mengantisipasi mobilitas mereka, kemungkinan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di masing-masing daerah. Terutama di daerah yang jumlah PMI cukup besar Kab Bangkalan, Kab. Pamekasan, Kab. Bangkalan, Kab. Jember, Kab. Malang, Kab. Tulungagung dan Kab. Blitar.

“Secara spesifik TPT akan dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial ekonomi. Kalau tidak dilakukan koordinasi dengan baik terutama di daerah yang PMI jumlah cukup besar seperti Sampang, Bangkalan, Pamekasan, Jember, Kab. Malang, Tulungagung dan Kab. Blitar,” pungkas Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto menjelaskan, mekanisme kedatangan PMI sesuai dengan kesepakatan dan protap yang berlaku. Diterima mulai dari Bandara Juanda, kemudian diangkut ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Di Asrama tersebut dilaksanakan karantina selama 2 hari.

“Pada hari kedua setelah dinyatakan negatif Covid-19 akan dijemput oleh bupati/walikota, Kapolres, Dandim dan dibawa ke daerah masing-masing. Kemudian di daerah juga dilaksanakan karantina selama 3 hari. Di-swab PCR setelah 3 hari karantina di daerah. Jika dipastikan negatif, akan dimasukkan ke desa masing-masing. Di desa ada PPKM Mikro, disitu dipastikan kembali positif Covid-19 atau negatif. Setelah negatif akan bisa bertemu dengan keluarga,” pungkasnya. (*/hmn)

Komentar Facebook

BeritaTerkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *