Surabaya. Radar96.com.
Keinginan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur untuk memiliki kantor sendiri yang representatif tampaknya tdk lama lagi bakal kesampaian.
Hal itu dapat dilihat dari acara seremonial launching pembangunan Kantor MUI Jawa Timur pada Kamis (17/03/22) siang tadi.
Ketua pelaksana pembangunan Wahid Wahyudi menuturkan, pembangunan Kantor MUI Jawa Timur seluruhnya didanai oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Tanah seluas 4.500 meter persegi yang berada di seberang jalan Masjid Al-Akbar itu semula adalah milik dinas Perhutani. Setelah dialihkan kepada Biro Kesra Pemprov akhirnya dikerjasamakan dengan MUI Jawa Timur. Di sinilah letak Kantor MUI Jawa Timur tersebut, yaitu di Gayungsari komplek Masjid Al-Akbar Surabaya. “Seluruh biaya pembangunan hingga operasional nanti ditanggung oleh Pemprov Jawa Timur yang dipimpin Ibu Khofifah Indar Parawansa,” kata Wahid dalam sambutannya yang langsung mendapatkan sambutan tepuk tangan dari hadirin.
Direncanakan, gedung tersebut akan dibangun lima lantai. Khusus lantai lima akan diperuntukkan sebagai drhall dengan luas bangunan 900 meter persegi.
“Semoga akhir tahun 2023 nanti MUI Jawa Timur sudah memiliki gedung baru yang representatif, paling bagus di seluruh Indonesia,” kata Wahid yang juga PJs Sekda Prov Jawa Timur itu.
Di sisi lain, Ketua MUI Jawa Timur, KH M Hasan Mutawakkil Allah mengaku sangat senang pihaknya mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari gubernur.
“Ibu gubernur benar-benar memperhatikan kepentingan umat,” kata Kiai Muatawakkkil.
“Semoga ibu gubernur mendapatkan kesuksesan yang lebih tinggi, lebih tinggi lagi, dan lagi, yang lebih luas,” tutur Kiai Muatawakkkil.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah berharap Gedung MUI Jawa Timur dapat menunjang performa MUI dalam meningkatkan produktifitas dalam melayani masyarakat lebih luas lagi.
“Ikhtiar ini adalah ikhtiar kita bersama, jadi kita sama-sama menyiapkan dan memberikan support,” ungkapnya.
Khofifah juga menyampaikan beberapa hal penting yang dianggap dapat meningkatkan pelayanan MUI bagi produk halal di Indonesia. Misalnya, adanya fasilitas laboratorium halal milik MUI sendiri.
Menurut Mantan Mensos RI itu, keberadaan laboratorium halal sangat urgent agar MUI Jatim dapat membantu melayani percepatan proses sertifikasi produk halal di Jatim. Salah satunya, untuk membantu produk UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal.
“Keberadaan laboratorium halal bagi MUI tetap penting meskipun kewenangan sertifikasi halal sudah bukan kewenangan MUI. Saat ini kewenangan itu di BPJPH. Tetapi berdasar SDM dan pengalaman yang dimiliki MUI dan kebutuhan percepatan sertifikasi, maka keberadaan laboratorium produk halal masih sangat relevan. Hal ini akan sangat membantu bagi UMKM,” jelas orang nomor satu di Jatim.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menegaskan soal peran MUI sebagai entitas penting yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan partisipasi umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Khususnya dalam membantu kehidupan yang harmoni baik intern maupun antar umat beragama.
Turut hadir dalam Launching tersebut Kakanwil Kemenag Prov. Jatim Husnul Maram dan Ketua Umum MUI Jatim Hasan Mutawakkil Alallah serta 37 pimpinan MUI Kabupaten/ Kota se- Jawa Timur. (*/hmn)
