TUBAN. Radar96.com. Musyawarah Alim Ulama PWNU Jawa Timur yang dilaksanakan pada Rabu (30/03/22) kemarin, menghasilkan sejumlah keputusan penting. Di antaranya tentang pentingnya memperhatikan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama dalam menjalankan roda organisasi.
“Maka diinstruksikan, agar PWNU Jawa Timur tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah yang berujung pada ketidakpatuhan terhadap PBNU, dikarenakan hal itu tidak sesuai dengan akhlak dan etika Nahdlatul Ulama’,” kata KH M Hasan Muwatakkil Alallah, Wakil Rais Syuriah PWNU dalam keterangannya pada Kamis (31/03/22) siang ini.
Lebih lanjut, Kiai Mutawakkil menjelaskan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tidak mengambil sikap, keputusan, dan langkah politik apapun yang terkait dengan politik kekuasaan, dan hendaknya lebih memikirkan kemaslahatan umat dan pondok pesantren.
“Memohon kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar membuka forum dialog dengan Presiden, Wakil Presiden, Mendiknas, dan DPR RI khususnya Komisi VIII, mengenai poin-poin Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama Islam,” lanjut Kiai Mutawakkil, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo itu.
Seperti diketahui, PWNU Jawa Timur menggelar rapat pleno dan musyawarah alim ulama di Pondok Pesantren Sunan Bejagung, Semanding, Tuban, kemarin. Pondok pesantren tersebut diasuh oleh KH Abdul Matin Jawahir, yang juga salah seorang Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim. Rapat Pleno PWNU Jatim juga diikuti unsur-unsur dari badan otonom (Banom) seperti Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Sarbumusi, Pagar Nusa, dan seluruh perwakilan dari lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.
Kegiatan tersebut membahas persoalan keumatan dan kebangsaan. Terbagi dalam empat komisi, yaitu pendidikan, pengkaderan dan sumber daya manusia; kesehatan dan kesejahteraan; ekonomi dan kemandirian; dan media dan literasi dakwah.
Kegiatan itu juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), baik Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Tuban, dan para masyayikh seperti Rais Syuriyah PWNU Jatim KH Anwar Manshur, KH M Hasan Mutawakkil Allallah, Prof KH Ali Maschan Moesa, Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar dan jajarannya.
Rapat Pleno PWNU Jatim diikuti unsur-unsur dari badan otonom (Banom) seperti Muslimat NU, GP Ansor, Fatayat NU, IPNU, IPPNU, Sarbumusi, Pagar Nusa, dan seluruh perwakilan dari lembaga di lingkungan PWNU Jawa Timur.
Dari hasil sidang komisi-komisi, akhirnya berhasil diplenokan sebagai hasil akhir dari forum kerja yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan program PWNU Jatim hingga akhir kepengurusan 2023. Yakni kepengurusan PWNU Jatim periode 2018-2023 hasil Konferensi NU di Lirboyo Kediri pada Juli 2018.
