Halaqoh Fiqih Peradaban dan Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia

Maksum Zuber, mantan Sekjen PP IPNU 1991-1995 dan Ketua Umum Rumah Kamnas (*/ist)
Bagikan yuk..!

Oleh Maksum Zuber *)

Dalam rangka memperingati satu abad (100 tahun) NU, PBNU gelar halaqah fiqih peradaban di 250 titik di Indonesia yang merupakan rangkaian menuju Muktamar Internasional Fiqih Peradaban, Peluncuran Seri Halaqoh Fiqih Siyasah NU dan Realitas Peradaban Baru di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta Kamis (11/8/22).

FIQH SIYASAH dalam konteks negara bangsa (nation state), beberapa hal yang cukup fundamental sudah diselesaikan NU : Pada tahun 1984, NU menyelenggarakan Muktamar ke-27 di Situbondo. Muktamirin berhasil memformulasikan garis-garis perjuangan NU yang sudah lama ada ke dalam formulasi yang disebut sebagai “Khittah NU”. Kata khittah berasal dari akar kata khaththa, yang bermakna menulis dan merencanakan. Kata khiththah kemudian bermakna garis dan thariqah (jalan)”. Kata khiththah ini sangat dikenal kalangan masyarakat Nahdliyin, terutama sejak tahun 1984. Sekarang, kata ini telah umum dipakai, tidak sebatas komunitas NU.

Penyelesaian yang dilakukan oleh NU berkaitan dengan “FIQIH SIYASAH” sudah dirasakan hasilnya dalam kontek ber-Bangsa dan ber-Negara, saat ini muncul tantangan baru bangsa Indonesia dan Dunia adalah moderasi beragama yang dihadapkan dengan fundamentalisme/radikalisme dalam konteks keberagaman agama di Indonesia dan Dunia.

Untuk menjawab tantangan baru antara moderasi beragama dan fundamentalisme/radikalisme, tentu diperlukan apa yang disebut Etika Global. Saat ini kata yang lagi “in” masa kini adalah kata Global, atau sejagat raya. Dunia dewasa ini diwarnai oleh Global Politics, Global Technology, Global Economy, Global Market, dan Global Strategy.

Kenichi Ohmae, seorang cendekiawan Jepang, melukiskan desa Global sebagai borderless world (dunia tanpa batas) yang mengundang kerjasama besar antar bangsa, sekat-sekat geografis, etnis dan agama tidak menjadi rintangan. Untuk membangun kerjasama konstruktif dalam lingkungan desa global ini pelbagai usaha penggabungan dalam bidang ekonomi telah dilakukan, antara lain MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa), APEC (kerjasama ekonomi negara-negara Asia Pasifik), NAFTA (kerjasama ekonomi Amerika Utara), disamping peran PBB dalam menciptakan tatanan dunia baru. Untuk menciptakan tatanan baru, pihak-pihak yang berkepentingan berusaha mencanangkan nilai-nilai moral yang diharapkan dapat ditetapkan dalam desa global ini.

Hans Kung, cendekiawan asal Jerman menyatakan tidak akan ada suatu global order atau tatanan dunia yang sukses jika tidak dilengkapi dengan global ethic (etika dunia) . untuk tujuan tersebut, pada tahun 1993 untuk pertama kalinya dalam sejarah agama-agama, 6.500 anggota Mejelis Parlemen agama-agama Dunia bertemu Chicago, AS, untuk menciptakan Declaration Toward a Global Ethic, deklarasi menuju tercapainya suatu etika global, menandai awal usaha panjang untuk mengorientasikan penduduk dunia menuju sikap saling pengertian, saling menghargai, dan kerjasama.

Etika Global tidak bertujuan untuk menciptakan suatu ideologi global atau suatu agama baru yang menggantikan agama-agama yang sedang hidup. Ia tidak bermaksud untuk mereduksi etika agung agama-agama kepada suatu etika minimalisme.

Deklarasi Etika global berupaya untuk memadukan serta memberi tekanan kepada persamaan-persamaan yang terdapat dalam ajaran moral agama-agama dunia. Deklarasi Etika Global tidak dirancang untuk mendiskreditkan pihak manapun, tapi diperuntukan bagi setiap individu baik penganut agama (ideologi) maupun mereka yang tidak berafiliasi kepada suatu agama sekalipun.

Prof. Leonard Swidler, salah seorang cendekiawan Amerika yang sangat antusias dalam memopulerkan deklarasi ini, etika global harus dibaca dalam bentuk tunggal, bukan dalam bentuk jamak, hal ini disebabkan karena upaya untuk menghimpun etika-etika aneka ragam agama secara rinci. Dan menurut Leonard Swidler lagi, yang lebih penting adalah terciptanya konsensus global tentang sikap manusia terhadap kebaikan dan keburukan . Perusakan lapisan ozon, pencemaran lingkungan, atau penggunaan tehnologi canggih untuk pemusnahan manusia adalah contoh-contoh konkrit erosi moral moral manusia yang membawa akibat buruk terhadap seluruh penduduk desa global.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) :
Pada 19 – 21 Juni 2013, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menyelenggarakan pertemuan para ahli untuk tindak lanjut implementasi Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB. Resolusi 16/18 adalah sebuah resolusi tentang Memerangi Intoleransi, Diskriminasi, Xenofobia dan kekerasan terhadap seseorang berbasis pada agama dan keyakinan, yang diusulkan oleh Negara-negara OKI pada tahun 2011. Kali ini, adalah pertemuan ketiga, setelah sebelumnya diselenggarakan di Washington DC, Amerika Serikat, (12/2011) dan London, Inggris (12/2012).

Menurut Sekjen OKI, Eklemuddin Ihsanoglu, dalam statemennya, bahwa intoleransi merupakan tantangan terbesar dunia saat ini, sehingga dalam satu dekade ini, permasalahan ini pun telah menjadi salah satu perhatian utama media dan wacana politik. “Konsensus dalam Resolusi 16/18 yang diakui secara luas merupakan perkembangan positif. Hal ini menunjukkan bahwa OKI mampu membentuk kesepakatan dalam isu-isu penting dalam hubungan internasional”, demikian disampaikannya dalam pembukaan Pertemuan Ketiga Istanbul Process on the follow-up of Implementation of HRC Resolution 16/18, di Jenewa.

Pertemuan ini di hadiri oleh Ketua Komisi Independen Permanen HAM OKI (IPHRC), Siti Ruhaini Dzuhayatin. Menurut Ruhaini, Resolusi 16/18 menjadi jembatan bagi komunitas Muslim dan non-Muslim di dunia untuk membangun peradaban yang toleran. Ditambahkan pula, bahwa keberadaan resolusi ini tidak dapat dipisahkan dari praktik diskriminasi dan intoleransi yang banyak terjadi sekarang ini, baik di Eropa dan Amerika terhadap non-Muslim ataupun di Negara-negara Anggota OKI terhadap minoritas agama ataupun mazhab.

Bagi Indonesia, Resolusi 16/18 sangat relevan dan sejak awal, sebagai Anggota Negara OKI, Indonesia sangat mendukung resolusi ini. Bahkan Indonesia dapat menjadi contoh bagi Negara-negara lain untuk praktik toleransi dan kebebasan beragama. “Indonesia harus menjadikan Resolusi ini sebagai rujukan dalam membangun toleransi. sebagai wakil Indonesia di IPHRC beban sangat berat, yaitu tradisi Islam yang selalu identik dengan toleransi, kemajemukan dan ramah, sehingga bila citra tersebut dirusak dengan praktik intoleransi, diskriminasi dan kekerasan berlatar belakang agama, justru makin mempersulit kita mengajak Negara lain untuk mencontoh Indonesia,” demikian Ruhaini Dzuhayatin dari Jenewa, Swiss.

Dialog Agama :
Dalam tahun-tahun belakangan ini semakin banyak didiskusikan mengenai kerukunan hidup beragama. Diskusi-diskusi ini sangat penting, bersamaan dengan berkembangnya sentimen-sentimen keagamaan, setidaknya telah menantang pemikiran teologi kerukunan hidup beragama.

Sebuah keniscayaan adanya pluralitas, karena itu diperlukan suatu ruang dialog, dimana sikap saling komunikasi yang baik dalam mengharmoniskan perbedaan akan tercipta, menjalin hubungan positif dalam mewujudkan kedamaian dunia. Khususnya untuk membangun masa depan hubungan antaragama yang lebih baik, terbuka, adil dan demokratis.

Kenyataan adanya keragaman atau pluralitas yang tidak lepas dari konsekuensi perbedaan merupakan keniscayaan yang tidak dapat di pungkiri di dunia ini. Dari keragaman itu, tentunya tidak bisa lepas dari terjadinya konflik. Tapi yang di butuhkan bukan lari dari pluralitas, melainkan cara atau pendekatan bagaimana menyikapinya sehingga akan mewujudkan kerukunan beragama.

Kenyataan pluralitas adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri adanya dalam dunia ini, yaitu kesadaran bahwa dalam suatu kehidupan bersama manusia terdapat keragaman suku, ras, budaya dan agama. Keragaman agama misalnya, terjadi karena adanya faktor lingkungan tempat manusia itu hidup yang juga tidak sama. Keragaman agama juga terdapat pada kepercayaan dan doktrin-doktrin yang berbeda dalam membimbing umatnya.

Dalam beberapa teologi agama-agama , terdapat penjelasan mengenai pluralitas. Dalam agama Islam misalnya, doktrin teologinya yang terdapat dalam al-Qur’an menjelaskan adanya Tuhan yang mutlak dan absolut. Ketauhidan itu, mempunyai konsekuensi bahwa tidak ada keesaan bagi alam dan masyarakat. Inilah yang disebut Gamal al-Banna dalam karyanya At Ta’addudiyah Fi Mujtama’ Islamy, dengan “tauhid melahirkan pluralisme”.

Di dunia Kristen, kesadaran adanya pluralitas dan perbedaan ditandai dengan konsiliasi gereja vatikan II yang menyatakan pada pendahuluan bahwa: “Semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Semua juga mempunyai satu tujuan terakhir yakni Allah”.

Dari kedua pernyataan tersebut, Islam dan Kristen, tidak jauh beda. Karena menyadari ketidak-esaan dari selainNya. Tapi yang menjadi masalah adalah kembali pada penafsiran doktrin masing-masing agama yang tertutup. Karena tertutup para pengikut agama menciptakan eksklusifitas dan fundamentalisme yang cenderung radikal, fanatik dan otoriter. Hal inilah (eksklusifitas agama) yang sebenarnya menjadi musuh setiap agama dan memicu terciptanya konflik berbeda agama maupun intra agama.

Dalam sejarah, telah lama berkembang doktrin teologi eksklusif bahwa tafsir agama A yang paling benar, dan tafsir agama B sesat dan menyesatkan. Jika seperti ini, benturan agama tidak lagi bisa dihindari, dan selama pemeluk agama mengekspresikan tafsir agamanya secara eksklusif konsekuensinya konflik terus terjadi. Berawal dari perbedaan cara memahami keyakinan, berubah menjadi masalah-masalah sosial yang tidak jarang menimbulkan pertikaian.

Kemunculan berbagai konflik agama yang kian merajalela, harus diredam dengan sikap keterbukaan antar agama. sikap eksklusif harus diubah menuju sikap inklusifitas yang lebih terbuka dan dapat mengarah pada pluralisme sebagai kesadaran pluralistik dan memandang positif agama-agama lain. Kesadaran pluralisme ini akan menciptakan kesadaran interaksi dialogis lintas agama.

Terkait tentang hal ini, para tokoh teologi agama sudah menyuarakan perlunya dialog antar agama. dialog tidak hanya untuk saling berkomunikasi, menghormati dan memahami. Tapi lebih dari itu, dalam konteks pertemuan agama global mempunyai tujuan untuk bergerak bersama dalam mengatasi problem-problem dunia. Sehingga kerukunan beragama yang dicita-citakan akan terwujud.

Islam di Asia Tenggara : Seorang wartawan Filipina beragama Katolik bertanya kepada Gusdur tentang sesuatu yang mengejutkan. Pertanyaannya “Menurut anda, mungkinkah Islam di Indonesia menjadi titik perhatian dunia Islam di kawasan ini dikemudian hari ..?” Mungkin yang dimaksud “Islam Indonesia” adalah islam yang tidak menjadi bagian dari kehidupan Negara, karena Islam di Indonesia bukanlah agama negara seperti di tempat kami (wartawan Filipina). Sementara itu perjuangan Islam di tempat lain, tampaknya, justru untuk menegakkan syari’ah Islam sebagai sumber kehidupan hukum di dalam.

Kalau kedua hubungan negara-agama itu yang dimaksud jelas bahwa perkembangan Islam di Indonesia memang harus diperhatikan, perkembangan yang terjadi di negeri ini bagaimanapun juga akan membawakan corak baru yang spesifik Indonesia. Di Pakistan, orang yang tidak menginginkan hukum Islam menang, berasal dari gerakan nasionalis demikian pula dengan Ny. Begum mujibur Rahman dan Begum Khaleda Zia tak berasal dari partai Islam. Apa yang terjadi di Malaysia juga menunjukan fenomena yang sama, Mahathir dan penggantinya di Malaysia tidak berasal dari PAS (partai islam se-Malaysia) melainkan dari United Malays National Organization ( UMNO). Di Mesir tidak pernah bisa kita bayangkan Presiden republic dari golongan Islam.

Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia telah menjadi pewarna / corak gerakan di Asia Tenggara yang memerlukan perhatian tersendiri, kita lihat di Thailand dan di Myanmar sebagaimana terjadi di Indonesia. Kemungkinan pola seperti ini terjadi di kawasan lain seperti di India dan Sri Lanka, apa yang terjadi di Asia Tenggara merupakan perkembangan yang patut dicermati.

Di Filipina Selatan, dimasa lampau, pemberontak Moro National Liberation Front ( MNLF) berangkat dari asumsi Timur Tengah, yaitu keinginan Saudi Arabia dan Libia, keduanya menginginkan MNLF menjadi gerakan Islam yang kuat dan mampu menciptakan negara syari’ah dalam kehidupan negeri Jiran tersebut. Dua puluh tahun telah ditempuh, berbagai penderitaan yang telah dijalani dan antar agama Katolik dan Islam di Filipina Selatan tanpak begitu berbeda. Akhir pertentangan yang panjang itu datanglah kesadaran baru dari keduabelah pihak. Presiden Ramos yang memerintah waktu itu menyadari bahwa haruslah diberi konsepsi cukup pada kaum muslimin untuk tetap hidup sebagai gerakan. Ketua MNLF, Nur Missouari menyadari pada akhirnya perjuangan organisasinya haruslah tidak bersifat ideologis, jika ingin berhasil. Karena kaum muslimin yang berpandangan demikian hanya minoritas di antara seluruh kaum muslim Filipinan.

Disinilah letak keunikan dari apa yang terjadi di Asia Tenggara. Para pemimpin Islam dari berbagai gerakan tersebut telah dipaksa oleh keadaan untuk garis perjuangan mereka. Mereka tidak lagi bercita-cita menjadikan hukum Islam sebagai landasan perjuangan menegakan hukum. Mereka menerima supremasi hukum kontemporer yang di buat manusia. Ini terjadi di banyak negara di Asia tenggara. Di Indonesia, karena kesadaran, bahwa kehidupan mereka tidak memungkinkan syari’ah menjadi hukum negara. Di negara-negara lain yang mayoritas penduduknya non muslim juga membuat hal itu.

Dalam sebuah pertemuan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ketua UNICEF (Dana darurat PBB untuk anak-anak) kepala perwakilannya membawa seorang bekas Menteri Perhubungan Ethiopia. Penduduk Ethiopia 55 persen beragama Islam (pada waktu itu), dia dimasukkan dalam kabinet pada waktu itu guna mewakili kelompok yang besar, walaupun sebagai mayoritas muslim tidak diakui oleh dunia politik Ethiopia. Ia bersedia duduk di kabinet, walau diluarnya ada pihak garis keras yang menolak hal itu, mereka justru menuntut agar Ethiopia diperintah oleh kabinet yang mencerminkan keadaan kaum muslimin sebagai kaum mayoritas.

Karena menteri ini tidak mengindahkan tuntutan tersebut, ia diserang sebagai pihak yang mengacaukan tuntutan. Ia pernah diserang sebanyak tujuh kali upaya pembunuhan. Alangkah terkejutnya Pengurus PBNU yang hadir dalam pertemuan itu. Ketika sang bekas menteri Ethiopia itu menjawab pertanyaan termasuk golongan apakah ia? Dia jawab, “saya adalah termasuk fundamentalis muslim”, ternyata istilah itu di Ethiopia mempunyai konotasi lain, yang berbeda dari pengertian yang bisa kita pahami. Dalam percakapan selanjutnya menjadi jelas, sang bekas menteri itu mempunyai pandangan keagamaan yang sama dengan pendirian NU.

Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia

Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana Article CBDC Bandung, Meitty Josephin Balontia,M.Han berjudul “Memetakan Kepentingan Nasional Indonesia” bahwa Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki kepentingan nasional yang menjadi titik tolak berbagai kebijakan pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri (relasi internasional). Garis besar kepentingan nasional Indonesia secara umum sudah terangkum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yakni, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah suatu negara merupakan kepentingan nasional yang sangat esensial, yang wajib dimiliki oleh setiap negara saat ini.

Hans Morgenthau dalam tulisannya yang berjudul Another Great Debate: The National Interest of the United States mengatakan: “jadi, setiap negara melakukan apa yang memang harus mereka lakukan: melindungi identitas fisik (teritori), politik, dan budaya negara bersangkutan berhadapan dengan negara lain”. Kalimat Morgenthau menunjukkan bahwa perlindungan terhadap keseluruhan bangsa dan negara termasuk didalamnya, keamanan teritorial (kedaulatan) serta warga negara adalah hal yang tidak terelakan, yang wajib dilaksanakan oleh setiap negara di dunia. Dalam konsep kepentingan nasional, perlindungan terhadap wilayah kedaulatan (teritori) maupun keamanan warga negara masuk dalam tingkat survival. Setidaknya ada empat tingkat intensitas kepentingan nasional yakni survival, vital, major, dan peripheral.

Kepentingan Nasional dalam Tingkat Survival

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepentingan dipahami sebagai keperluan atau kebutuhan. Kepentingan nasional Indonesia dengan sendirinya bersinonim dengan kebutuhan nasional Indonesia. Apa yang paling dibutuhkan oleh suatu negara? Margenthau mengatakan bahwa negara wajib mengusahakan perlindungan wilayah serta keamanan warga negara berhadapan dengan ancaman yang datang dari negara lain. Inilah kebutuhan utama dari berdirinya suatu negara.
Sementara itu, pada bagian pendahuluan, sempat disebutkan: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia tingkat survival (kelangsungan hidup)”. Maka kebutuhan nasional Indonesia yang utama adalah kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang terealisasikan melalui perlindungan terhadap bangsa dan seluruh tumpah darah (wilayah) Indonesia.

Pertanyaannya sekarang, perlindungan dari apa atau siapa? Seiring dengan berubahnya wajah dunia beserta interaksi didalamnya, ancaman terhadap keberlangsungan hidup suatu negara pun mengalami perubahan. Ancaman tidak hanya datang dari negara lain tetapi mengambil berbagai bentuk seperti Senjata Pemusnah Massal, Terorisme, Perubahan Iklim.

Selain terorisme, salah satu ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup suatu negara adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang sangat drastis akibat pemanasan global merupakan ancaman yang perlu dicarikan jalan keluar tidak hanya oleh Indonesia melainkan juga semua negara di dunia. Ancaman ini dapat berakibat fatal seperti kematian warga negara yang terjadi di India pada bulan Mei 2015, dimana lebih dari 1000 warga India meninggal akibat gelombang panas yang menyerang wilayah kawasan tersebut.

Indonesia sendiri pun sebagai negara kepulauan perlu berhati-hati terhadap ancaman perubahan iklim yang melanda dunia beberapa tahun terakhir ini. Mencairnya lapisan es kutub Utara dapat berdampak baik bagi teritori maupun keamanan (keselamatan) warga negara.

Dengan mencairnya lapisan es Kutub Utara maka akan terjadi peningkatan permukaan laut. Pada November 2017, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat (NASA) meluncurkan perangkat internet yang dapat memperkirakan kota-kota di dunia, yang akan terkena dampak mencairnya lapisan es.

Dari sekian daftar kota di dunia, terdapat 4 kota dan 1 wilayah di Indonesia yang akan terkena peningkatan permukaan laut yakni, Banda Aceh (peningkatan air laut sebesar 1,733 mm), Makassar (1.764 mm), Manado (1.780 mm), Jayapura (1.747 mm), dan Jawa Timur (1.766 mm). Selain wilayah di atas, Jakarta pun ikut terkena dampak peningkatan permukaan air laut sebesar 1.713 mm.

Peningkatan permukaan laut dapat berakibat fatal baik bagi warga negara di wilayah yang terkena dampak maupun bagi keberadaan teritori itu sendiri yakni, tenggelamnya suatu wilayah. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas perlu memikirkan cara untuk menekan lajunya tingkat pemanasan global serta bersama-sama dengan negara lain berupaya untuk mewujudkan suatu kondisi dunia yang lebih “ramah” lingkungan untuk memastikan keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

Kepentingan Nasional Indonesia di Tingkat Vital

Selain keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara, suatu negara juga harus memiliki kepentingan nasional yang berfokus kepada kesejahteraan negara dan rakyat, yang juga disebut sebagai Economic of Wellbeing. Kesejahteraan berada dalam tingkatan kedua setelah survival (keberlangsungan hidup). Tingkat kedua ini dinamakan Tingkatan Vital.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 4, kepentingan nasional Indonesia di tingkat Vital terangkum dalam “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kesejahteraan umum termasuk di dalamnya kebutuhan sandang dan pangan serta pendidikan, merupakan kepentingan nasional Indonesia dimana hal-hal tersebut wajib direalisasikan pemerintah.

Kepentingan nasional Indonesia di tingkat vital memerlukan realisasi dalam bentuk kebijakan yang berfokus pada beberapa bidang penting yakni, 1) keamanan makanan,energi dan sumber daya, serta 2) inovasi teknologi dan informasi.

Keamanan makanan, energi dan sumber daya perlu dilaksanakan karena merupakan modal sekaligus alat untuk mencapai kesejahteraan baik negara maupun warga negara. Usaha untuk memastikan keamanan kebutuhan makanan terealisasikan lewat berbagai kebijakan pemerintah salah satunya kebijakan pemerintah di bidang pertanian.

Dalam bidang ini, pemerintah Joko Widodo misalnya, sudah melaksanakan peningkatan produksi pangan antara lain melalui perbaikan irigasi sebanyak 3,05 juta hektar yang mampu dikerjakan oleh pemerintah hanya dalam kurun waktu 1,5tahun. Selain itu, terdapat pula penyediaan 180 unit alat mesin pertanian, pengembangan benih unggul sebesar 2 juta hektar, pengendalian impor dan pembangunan Toko Tani Indonesia sebanyal 1.218 unit atau naik 100 persen dari angka sebelumnya, dan lain sebagainya. Semua kebijakan di atas, dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi guna mencapai kemajuan dan keamanan di bidang pangan.

Sementara itu, peningkatan inovasi teknologi dan informasi dewasa ini pun perlu mendapat perhatian. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa pun terealisasikan melalui berbagai kebijakan pendidikan gratis serta pendanaan bagi penelitian atau riset dalam bidang teknologi dan informasi. Kebijakan ini tidak terlepas dari usaha pemerintah untuk merealisasikan kepentingan nasional Indonesia di tingkatan vital.

Kepentingan Nasional Indonesia di Tingkat Major dan Peripheral

Kepentingan nasional Indonesia di tingkat major dan peripheral sebenarnya sudah terangkum dalam salah satu bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yakni, “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Realisasi dari ikut melaksanakan ketertiban dunia merupakan kepentingan nasional Indonesia di tingkat Major. Kepentingan itu terwujudkan melalui berbagai kerjasama baik regional maupun internasional yang berguna untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di dunia. Selain itu, membangun kerjasama di bidang ekonomi serta membangun aliansi pun merupakan juga usaha untuk merealisasikan kepentingan major suatu negara termasuk di dalamnya Indonesia. Secara khusus, Indonesia telah rutin mengirimkan pasukan perdamaian ke negara lain dalam rangka membantu terciptanya kondisi damai di wilayah bersangkutan.

Sementara di tingkat Peripheral, promosi nilai-nilai seperti kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial perlu dilaksanakan oleh Indonesia sebagai dasar dari keberlangsungan perdamaian di dunia. Selain ketiga nilai di atas, ada dua nilai yang dimiliki dan harus direalisasikan oleh setiap negara termasuk Indonesia, yakni, kesamaan (equality) dan nasionalisme

Maka dengan modal dasar yang dimiliki Bangsa Indonesia sebagaimana Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia : “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”, maka tepatlah kiranya “Halaqoh Fiqih Peradaban” yang digelar PBNU untuk diangkat ke forum Internasional.

Semoga, dengan Halaqoh Internasional “Fiqih Peradaban” yang digelar PBNU akan mengubah peradaban dunia yang lebih baik, dengan wajah dunia yang Rahmatan Lil Alamin dengan sebutan “Deklarasi Rahmatan Lil Alamin”. (*)

*) Penulis adalah mantan Sekjen PP IPNU 1991-1995 dan Ketua Umum Rumah Kamnas

BeritaTerkait

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.