Surabaya, Radar96.com – Sebanyak 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) se Jawa Timur dikukuhkan oleh Wakil Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hebitren Indonesia, KH Abdul Hamid Wahid.
“Diharapkan, para pengurus Hebitren yang dikukuhkan dapat menjalin sinergi antar-pesantren di bidang kemandirian ekonomi,” ujar Ketua DPW Hebitren Jawa Timur KH Faiz AHZ, M.Fil dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Di sela acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskeril) dan Pengukuhan DPD Hebitren Jawa Timur di Surabaya (18/9/2023) itu, Wakil Ketua DPP Hebitren Indonesia, KH Abdul Hamid Wahid, menegaskan bahwa
ke depan akan banyak tantangan di bidang perekonomian.
Berdirinya Hebitren tidak lepas dari dukungan Bank Indonesia (BI) sejak Indonesia Syariah Ekonomi Festival (ISEF) pertama pada tahun 2014 yang diselenggarakan di Surabaya.
Setelah menjalani berbagai proses, pada momentum Kick Off ISEF ke 7 pada 7 Agustus 2020, Hebitren secara resmi diluncurkan secara nasional dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin.
Kepala Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo ini menerangkan, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan, sekaligus menjadi wadah pencetak kader-kader penggerak ekonomi umat dan memiliki peran strategis dalam menjaga keterkaitan antara dunia modern dengan keagamaan.
“Pesantren saat ini tidak hanya fokus pada bidang pendidikan saja, melainkan harus memiliki kemampuan dalam mengelola ekonomi dan bisnis untuk kesejahteraan pesantren maupun umat pada umumnya,” tuturnya.
KH Hamid menambahkan, Hebitren bukan hanya menjadi wadah kepentingan ekonomi dan bisnis saja, namun menjadi wadah silaturrahmi dan bentuk kontribusi pondok pesantren dalam menjaga marwah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami berpesan kepada seluruh Pondok Pesantren di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, saat ini tidak perlu lagi takut untuk maju. Saat ini kita tidak perlu lagi mengeluh akan kondisi keuangan pesantren. Mari bersinergi dalam Hebitren untuk menjadikan seluruh pesantren mandiri secara finansial, mandiri secara ekonomi, mandiri secara bisnis,” tutur KH Hamid. (*/emy-rj)
