Surabaya, Radar96.com – Data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) per 3 Januari 2024 mencatat, telah diterbitkan 252.490 sertifikat halal untuk pelaku usaha di Jatim yang 98,52 persen adalah Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Jumlah ini meningkat sebesar 38,14 persen atau sebanyak 96.302 sertifikat halal sejak 21 Oktober 2023 yang mencapai 156.188 sertifikat halal.
Karenanya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong percepatan pengembangan industri halal di Jatim. Caranya dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi industri skala kecil dan menengah (IKM), pengembangan infrastruktur halal, dan pelatihan untuk peningkatan SDM halal.
“Alhamdulillah berbagai upaya terus kita lakukan untuk mempercepat pengembangan industri halal di Jatim. Dengan berbagai langkah tersebut, insyaAllah kami optimis Jatim mampu menjadi pusat industri halal di Indonesia,” kata Khofifah, Minggu (7/1).
Khofifah mengatakan, sertifikasi ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri halal. Mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan produk halal di sektor makanan, fesyen, farmasi, kosmetik, pariwisata, media, rekreasi, serta keuangan syariah.
Untuk itu, Khofifah juga terus mendorong percepatan pelaksanaan sertifikasi halal. Baik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta lembaga lainnya.
“Percepatan Sertifikasi Industri halal Jatim melalui melalui Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) BPJPH harus terus dilakukan di berbagai forum strategis agar sertifikasi halal bisa tercapai maksimal, efektif serta secepat mungkin,” katanya.
“Jika proses sertifikasi halal dioptimalkan, maka produk-produk halal dari Jatim akan bisa memberikan support lebih signifikan bagi pemenuhan kebutuhan unggas tidak hanya pada saat musim haji tapi juga Umrah saat Ramadan. Tentunya ini dilakukan dengan sinergitas di antara seluruh pelaku usaha dan industri,” imbuh Khofifah.
Menurutnya, sertifikasi halal adalah salah satu upaya untuk membawa Jatim menjadi pusat industri halal di Indonesia. Ia bahkan optimistis Bumi Majapahit bakal menjadi pusat Halal Value Chain (HVC) pada masa mendatang.
Selain sertifikasi halal, sambung Khofifah, Pemerintah Provinsi Jatim juga melakukan berbagai inovasi. Seperti pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), serta pengembangan sentra-sentra kuliner halal.
“Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini diharapkan dapat mendorong industri halal di Jawa Timur untuk terus berkembang. Dengan industri halal yang kuat, Jawa Timur dapat menjadi salah satu pusat industri halal di Indonesia,” katanya.
Khofifah mengatakan, SDM halal ini memegang peran penting sebagai pendukung pembangunan industri halal di Jati. Peningkatan jumlah SDM halal ini di antaranya auditor halal, penyelia halal, dan pendamping PPH.
“Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi halal di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan infrastruktur pendukung industri halal di Jawa Timur,” terangnya.
Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, juga berupaya mendorong pembentukan pusat-pusat halal (Halal Center) yang berfungsi sebagai lembaga pendampingan halal bagi industri khususnya IKM dan lembaga yang menghasilkan rekomendasi teknologi dalam pengembangan industri halal.
“Kami terus mendorong peningkatan jumlah SDM Halal, antara lain auditor halal, Penyelia Halal, Pendamping PPH. Juga, optimasi Sistem Informasi Produk Halal (SIPAHALA) yang mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, sumber daya pendukung sertifikasi halal, dan layanan pendampingan dan sertifikasi halal,” urainya.
Terkait hal itu, beberapa infrastruktur halal yang telah dikembangkan antara lain 12 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 47 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), 42 Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia bersertifikat halal.
Kemudian 44 Rumah Potong Hewan (RPH) Unggas bersertifikat halal, 305 orang Juru Sembelih Halal (Juleha) yang bersertifikat BNSP, Zona KHAS di Kantin ITS Surabaya dan sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan 47 Halal Center.
Tak cukup di situ, Gubernur Khofifah di tahun 2023 juga membuka East Java Halal Industry Fest (EJHIF) di Surabaya, pada 24 Oktober 2023.
Kegiatan ini dihadiri 200 orang peserta yang terdiri dari 20 Instansi/Lembaga, 38 Dinas yang membidangi Perindustrian, 11 Lembaga Pemeriksa Halal, 32 Ormas/PT/Pegiat Halal, RPH, 20 Bidang/UPT di Lingkungan Disperindag Jatim dan 20 peserta pameran display produk.
Selain itu, terang Khofifah, upaya penguatan industri halal di Jatim ini juga dibangun lewat sinergi dengan jajaran Perguruan Tinggi, Ormas Islam serta Dudika. Sinergitas ini dipandang selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi Pusat Industri Halal Global pada tahun 2024.
“Pendampingan ini tidak hanya sekedar pendampingan pada saat proses produksi tetapi pendampingan sampai dengan memastikan bahwa sertifikat halal itu sudah bisa terakses oleh pelaku IKM lebih cepat dan lebih murah dan mudah. Insyaallah kita terus meningkatkan kontribusi dari seluruh industri halal di Jawa Timur termasuk di dalamnya adalah industri kecil dan menengah,” pungkasnya. (*/hmn)
