Surabaya, radar96.com – Sebanyak 26 pengurus Masjid Agung Al-Aqsha Klaten, Jawa Tengah, melakukan kunjungan belajar tentang Manajemen Pengelolaan Masjid kepada pengelola Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS).
Dalam kunjungan itu, pengurus Masjid Al-Aqsha Klaten yang dipimpin Ketua Takmir Masjid Agung Al Aqsha Klaten, Jateng, H Ardani, itu, diterima oleh Ketua Badan Pelaksana Pengelola (BPP) MAS DR KHM Sudjak MAg di Ruang Multazam MAS, Sabtu.
“Kami ingin menimba ilmu manajemen kepada pengurus Masjid Al-Akbar, karena kami di Masjid Al-Aqsha Klaten itu merupakan masjid pemerintah, sehingga anggaran perawatan dari pemerintah, meski operasional dari infaq,” kata Ketua Takmir Masjid Al-Aqsha, H Ardani.
Sebagai masjid agung yang merupakan masjid pemerintah, pembina masjid berasal dari Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD, sedangkan penasihat masjid dari kalangan asisten-asisten pemerintah.
Setelah itu baru ada jajaran ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala bidang idaroh/admin, imaroh/dakwah, dan riayah/sarana prasarana yang ditunjuk/dipilih dari kalangan ormas keagamaan dan pensiunan pegawai, namun struktur kepengurusan mencerminkan ramah pada semua generasi, baik generasi tua maupun muda/GenZI.
“Masjid kami juga termasuk baru, karena dibangun tahun 2016 dengan model arsitektur Arab, jadi kami masih butuh belajar banyak tentang ilmu memakmurkan. Di sini (MAS), saya perhatikan Sholat Dzuhur saja ada 7 shaf dengan puluhan per shaf, sedangkan di Klaten hanya 2 shaf dengan 50-an orang. Kapasitas maksimal 3.000-an orang,” katanya.
Sebagai masjid pemerintah, pihaknya mendapatkan anggaran dari APBD untuk pegawai, operasional, dan renovasi, kecuali operasional takmir untuk kemakmuran masjid diupayakan dari infaq dari sejumlah layanan, seperti menara yang menjadi semacam wisata religi. “Kalau Masjid Al-Akbar punya personel berapa dan biayanya bagaimana,” katanya.
Menanggapi harapan dari pengurus Masjid Al-Aqsha Klaten itu, Ketua BPP MAS DR KHM Sudjak MAg mengatakan MAS ditetapkan sebagai masjid nasional pada 2003, karena Pembangunannya tidak sepenuhnya oleh pemerintah, namun pihak swasta juga dirangkul mantan Wapres Try Sutrisno setelah melakukan peletakan batu pertama.
“Sebagai masjid nasional, kepengurusannya melalui SK Gubernur Jatim dengan masa kepengurusan selama 5 tahun, namun anggaran yang ada melalui hibah untuk sarana dan prasarana yang diajukan melalui proposal, seperti proposal 2020 untuk kubah, sedangkan biaya operasional itu sepenuhnya dari infaq,” katanya.
Sudjak mengaresiasi para muassis/pendiri MAS yang mendirikan BUMM (Badan Usaha Milik Masjid) untuk menggali sumber dana melalui sejumlah program kemandirian, seperti dua Gedung ballroom yang disewakan untuk resepsi pernikahan/seminar, ruang utama yang disewakan untuk akad nikah, pakir, dan wisata religi. Semuanya pakai infaq yang fleksibel.
“Wisata religi itu antara lain Menara 99m dan sejumlah taman dan Mini Soccer. Sejumlah taman rekreasi dan Mini Soccer juga menjadi data tarik merangkul anak-anak muda atau GenZI (Generasi Z Islami). Selain wisata religi juga ada sarana pendidikan untuk anak-anak muda mulai dari KB/RA, MI, MTs, hingga STAI, bahkan MI ada kelas internasional,” katanya.
Ditanya tentang jumlah personel, buku sejarah, dan upaya menjalin ukhuwah ormas dalam kepengurusan, Sudjak mengatakan personel masjid 213 pegawai yang meliputi guru, satpam, kesekretariatan, dan sebagainya yang dibiayai dengan dana yang dikelola BUMM. “Untuk kebersamaan, kami tidak melihat ormas, tapi kami memberlakukan standar yakni konsisten dengan ukhuwah dan NKRI. Kalau tidak sesuai, tentu kami evaluasi,” katanya. (*/mas)
