Bondowoso, radar96.com — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Bondowoso memperkuat pembinaan keagamaan bagi warga binaan melalui kerja sama dengan Pondok Pesantren Walisongo Situbondo. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional, Kamis (22/10/2026).
Penandatanganan PKS itu disaksikan Ketua DPC PKB Bondowoso, H. Ahmad Dhafir. Kolaborasi tersebut berfokus pada pelaksanaan program tahfidz Al-Qur’an sebagai bagian dari pembinaan kepribadian dan kerohanian di lingkungan pemasyarakatan.
Kepala Lapas Kelas IIB Bondowoso, Nunus Ananto, mengatakan kerja sama ini merupakan upaya menghadirkan pembinaan keagamaan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi warga binaan.
“Momentum Hari Santri Nasional kami manfaatkan untuk menghadirkan kegiatan nyata. Kami ingin pembinaan kerohanian benar-benar berjalan dan memberikan dampak spiritual positif bagi warga binaan,” ujar Nunus, Kamis (22/10/2026).
Menurut Nunus, program tahfidz Al-Qur’an juga berkaitan dengan karakter Bondowoso yang memiliki tradisi keislaman dan kultur santri yang kuat. Karena itu, keterlibatan pesantren diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan pembinaan spiritual di dalam lapas.
Program ini terbuka bagi seluruh warga binaan tanpa membedakan latar belakang perkara tindak pidana maupun durasi masa hukuman. Pihak lapas akan melakukan pemetaan peserta agar kegiatan tahfidz dapat berjalan beriringan dengan program pembinaan kemandirian.
Nunus menegaskan bahwa pembinaan keagamaan harus dilaksanakan dengan pendekatan yang mendorong kesadaran dari dalam diri warga binaan. Ia berharap mereka mengikuti kegiatan tersebut atas kemauan sendiri sebagai bagian dari proses memperbaiki diri.
“Ibadah adalah hak setiap manusia. Kami ingin menggugah kesadaran mereka dari hati, sehingga keikutsertaan dalam pembinaan bukan semata-mata karena paksaan,” tegasnya.
Ketua DPC PKB Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, menyambut baik kerja sama antara Lapas Bondowoso dan Pondok Pesantren Walisongo Situbondo. Ia menilai pembinaan warga binaan perlu mencakup aspek mental dan spiritual sebagai bekal untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
“Warga binaan harus dibina secara mental dan spiritual. Kami mendorong keterlibatan tokoh agama dan masyarakat untuk membantu proses reintegrasi sosial saat mereka bebas nanti,” tutur Ahmad Dhafir.
Sebagai bentuk motivasi, Ahmad Dhafir menyampaikan komitmen dukungan biaya transportasi bagi warga binaan yang berhasil menghafal Al-Qur’an apabila berkesempatan mengikuti kegiatan ibadah umrah bersama tokoh agama setelah bebas.
Ia menekankan bahwa capaian hafalan bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan program. Lebih dari itu, nilai-nilai Al-Qur’an diharapkan dapat diterapkan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari ketika warga binaan kembali ke lingkungan masyarakat.
“Keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya jumlah hafalan, tetapi dari kemampuan mereka menerapkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Melalui penandatanganan PKS ini, Lapas Bondowoso dan Pondok Pesantren Walisongo Situbondo berupaya memperkuat sinergi dalam pembinaan warga binaan. Program tahfidz Al-Qur’an diharapkan menjadi salah satu sarana untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, membangun karakter, dan mempersiapkan warga binaan menjalani proses reintegrasi sosial setelah menyelesaikan masa hukuman.
Ngaji Nasionalisme Unibo
Perjuangan mengawal gagasan lahirnya Hari Santri Nasional menjadi salah satu bahasan dalam kegiatan Ngaji Nasionalisme yang digelar Himpunan Mahasiswa (HIMA) Fakultas Hukum Universitas Bondowoso atau UNIBO (22/10/2026).
Dalam diskusi publik yang berlangsung di halaman Kampus UNIBO tersebut, Wakil Ketua DPRD Bondowoso sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Bondowoso, Sinung Sudrajad, S.Sos., M.M., memutarkan rekaman keterangan Prasetyo Marhen, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Batu. Rekaman itu menceritakan rangkaian peristiwa yang dikaitkan dengan perjuangan Ahmad Basarah dalam mendorong penetapan Hari Santri.
Dalam rekaman tersebut, Prasetyo mengisahkan bahwa cerita bermula ketika Ahmad Basarah berpindah daerah pemilihan dari Banyuwangi ke Malang Raya. Dalam rangkaian kegiatan kampanye, Basarah bertemu dengan pemilik Pondok Babussalam, yang disebut sebagai alumni GMNI dari UIN sekaligus senior sejumlah tokoh.
Pertemuan itu menjadi ruang diskusi mengenai gagasan Hari Santri. Pemilik Pondok Babussalam diceritakan telah berupaya menyampaikan gagasan tersebut kepada sejumlah tokoh, termasuk Anas Urbaningrum dan tokoh Golkar. Dalam konteks itu, Basarah disebut menyampaikan harapan agar perjuangan merealisasikan gagasan Hari Santri dapat dilakukan bersama-sama.
Kisah tersebut berlanjut menjelang Pemilihan Presiden 2014. Saat Joko Widodo direncanakan mengunjungi makam Bung Karno, Basarah mengingat kembali diskusi dengan pemilik Pondok Babussalam. Bung Hudin dan Bung Rohman kemudian diajak mengupayakan agar Jokowi juga berkunjung ke pondok tersebut.
Menurut cerita dalam rekaman, pertemuan itu menjadi bagian dari proses munculnya kesepakatan politik mengenai penetapan Hari Santri. Jokowi disebut menyatakan kesediaannya untuk menetapkan Hari Santri apabila terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pada awalnya, tanggal 1 Muharam sempat diusulkan sebagai Hari Santri. Namun, setelah Jokowi terpilih sebagai presiden, pemerintah melakukan pembahasan bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan berbagai kalangan umat Islam. Dari proses tersebut, akhirnya ditetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.
Tanggal 22 Oktober dipilih karena memiliki kaitan historis dengan Resolusi Jihad yang dicetuskan Hadratussyekh KH. Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945. Resolusi tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menjelang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.
Kegiatan Ngaji Nasionalisme menghadirkan Sinung Sudrajad dan Achmad Abrari, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum UNIBO, sebagai pemateri. Diskusi dimoderatori Moh. Haris T. Rahman, S.H., M.H., yang menjabat Ketua LPPM sekaligus Ketua Program Studi Hukum UNIBO.
Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa Universitas Bondowoso, Universitas At-Taqwa Bondowoso, INAISTA, IAI Darul Falah, UNEJ Kampus Bondowoso, serta masyarakat umum. (*/Rif)
