Refleksi atas Dinamika Munas dan Konbes di Ponpes Al Falah Ploso Kediri
Oleh: Sudarsono Rahman*
Ada kegelisahan yang pelan-pelan menjelma menjadi pertanyaan besar di kalangan warga Nahdliyin: apakah ketauladanan masih menjadi napas utama dalam dinamika organisasi kita hari ini?
Dinamika yang terjadi dalam Sidang Pleno Munas dan Konbes NU di Ponpes Al Falah Ploso Kediri—sebagaimana berkembang dalam berbagai percakapan publik—menunjukkan bahwa ruang musyawarah yang sejatinya teduh, bisa saja berubah menjadi ruang yang tegang, bahkan memunculkan perdebatan yang menguji kesabaran dan adab para peserta.
Kita tentu memahami bahwa perbedaan pendapat adalah bagian dari tradisi organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. NU sejak awal tidak dibangun di atas keseragaman, melainkan pada kebijaksanaan dalam menyikapi keragaman pandangan. Namun yang selalu menjadi penyangga utama adalah adab, bukan sekadar argumen; marwah kiai, bukan sekadar kemenangan suara.
Di titik inilah pertanyaan itu menjadi relevan: ketika ruang musyawarah dipenuhi ketegangan, apakah kita masih mampu menjaga spirit tawadhu’ di hadapan para kiai sepuh dan menjaga kehormatan Rois Aam sebagai simbol tertinggi moral organisasi?
Isu-isu yang berkembang—termasuk perdebatan mengenai penetapan lokasi Muktamar, bahkan dinamika yang melibatkan keputusan sidang—seharusnya tidak dibaca semata sebagai konflik teknis. Ia harus dibaca sebagai cermin: sejauh mana kultur keteladanan masih menjadi ruh dari setiap keputusan organisasi.
NU bukan sekadar struktur. Ia adalah peradaban akhlak. Ketika keputusan dipersoalkan, yang paling penting bukan hanya siapa yang benar, tetapi apakah prosesnya masih menjaga kehormatan, keteduhan, dan rasa hormat antar sesama jamaah.
Kita patut bertanya dengan jujur, tanpa prasangka: apakah energi kita hari ini masih cukup untuk menjaga warisan para muassis—yang selalu mendahulukan hikmah di atas kepentingan, dan mendahulukan persaudaraan di atas perbedaan?
Jika ada kegaduhan, maka yang perlu segera dipulihkan bukan hanya keputusan, tetapi juga suasana batin organisasi. Sebab NU tidak hanya hidup di ruang sidang, tetapi juga hidup di hati jutaan umat yang menaruh harapan pada keteladanan para pemimpinnya.
Kita semua tentu berharap, setiap forum tertinggi NU tetap menjadi ruang yang memancarkan kesejukan, bukan sekadar arena perdebatan. Dan setiap perbedaan, sekeras apa pun, tetap berada dalam bingkai akhlaqul karimah yang menjadi identitas utama jam’iyah ini.
Akhirnya, pertanyaan “sudah hilangkah ketauladanan di tubuh NU?” bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan.
Bahwa organisasi sebesar NU tidak boleh kehilangan kompas moralnya, meski zaman terus berubah dan dinamika internal semakin kompleks.
Lalu mampukah NU menjadi suluh peradaban ? bila keteladanan sudah semakin diabaikan ?
Semoga setiap dinamika yang terjadi justru menjadi jalan untuk kembali meneguhkan: bahwa di atas semua perbedaan, adab tetap raja; dan di atas semua keputusan, keteladanan tetap panglima.
*Penulis adalah Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur, Mantan Ketua PW IPNU Jawa Timur 1988–1992
