Konbes NU 2022 putuskan Syuriyah tak perlu ikuti Pendidikan Kaderisasi, IPNU-IPPNU-Ansor ikuti penyetaraan

Jakarta (Radar96.com/NUO) – Salah satu keputusan penting di dalam Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2022 di Jakarta Pusat (20-22/5/2022) adalah Peraturan Perkumpulan (Perkum) tentang Sistem Kaderisasi, yang dibahas dalam Sub Komisi A-1 yang dihadiri Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, enam rais syuriyah PBNU, beberapa katib PBNU.

Pengarah Komisi A Konbes NU 2022 H Nusron Wahid melaporkan bahwa dalam sidang terdapat usulan agar rais ‘aam PBNU dapat memberikan dispensasi kepada jajaran syuriyah untuk tidak mengikuti Pendidikan Dasar Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PD-PKPNU), Pendidikan Kader Menengah Nahdlatul Ulama (PKM-NU), dan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN-NU).

“Khusus untuk jajaran syuriyah ada usulan dan disepakati, rais ‘aam dapat memberikan dispensasi jajaran syuriyah yang dianggap sudah mumpuni untuk tidak perlu ikut kaderisasi, dasar, menengah, dan tinggi,” ungkap Nusron dalam Sidang Pleno II tentang Pengesahan Hasil Sidang-Sidang Komisi, Sabtu (21/5/2022) malam.

Selain itu, di dalam Sidang Sub Komisi A-1 terdapat usulan tentang kekhususan yang juga diberikan kepada jajaran tanfidziyah untuk tidak perlu mengikuti pendidikan kaderisasi, baik PD-PKPNU, PKMNU, maupun AKN-NU.

“Ada satu usulan yang tidak disetujui yaitu usulan tentang jajaran tanfidziyah, apakah ada kekhususan? Itu belum diberikan. Baru khusus syuriyah (tidak perlu ikut pendidikan kaderisasi),” jelas Wakil Ketua Umum PBNU itu.

Mu’adalah/Penyetaraan

Dalam Sidang Komisi Sub A-1 itu mengalami perdebatan mengenai sistem mu’adalah atau penyetaraan kaderisasi di tingkat badan otonom (banom). Pada pembahasan ini terdapat perubahan dari draf awal yang disiapkan oleh Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Konbes NU 2022.

Draf awal termaktub bahwa seluruh pengaderan di tingkat banom disetarakan dengan diturunkan satu tingkat. Namun peserta sidang bersepakat menetapkan sistem kaderisasi di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) diturunkan menjadi dua tingkat. Ansor yang tetap diturunkan satu tingkat.

“Pada hakikatnya semua pengurus dari PCNU hingga PBNU adalah warga NU yang sudah ikut kaderisasi formal sesuai dengan tingkatannya. Kemudian ada penambahan klausul bahwa dalam kondisi tertentu, ketua umum PBNU serta ketua PWNU dan PCNU dapat mengangkat pengurus yang belum mengikuti proses kaderisasi dengan batasan-batasan maksimal yang ditetapkan, berdasarkan klasifikasi masing-masing,” katanya.

Untuk kepengurusan klasifikasi 1 maksimal 10 persen. Klasifikasi 2 maksimal 20 persen. Klasifikasi 3 maksimal 30 persen. Sebagai informasi, di dalam Konbes NU 2022 ini terdapat tiga komisi dan masing-masing komisi memiliki dua sub komisi. Di Sub Komisi A-1 terdapat tiga pembahasan yang ditetapkan yakni Perkum tentang Klasifikasi dan Pengukuran Kinerja, Permusyawaratan, serta Sistem Kaderisasi.

Klasifikasi Tingkat Organisasi

Selain itu, Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) 2022 juga telah menetapkan Peraturan Perkumpulan (Perkum) tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja.

Hal ini dibahas di dalam Sub Komisi A-1 dan disahkan menjadi keputusan Konbes NU 2022 dalam Sidang Pleno II, di Hotel Yuan Garden Jakarta Pusat, pada Sabtu (21/5/2022) malam.

Pengarah Komisi A Konbes NU 2022 H Nusron Wahid melaporkan, terdapat delapan provinsi yang masuk dalam klasifikasi 1 yaitu:

1. Lampung,
2. Banten,
3. DKI Jakarta,
4. Jawa Barat,
5. Jawa Tengah,
6. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
7. Jawa Timur, dan
8. Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam Perkum tentang Permusyawaratan diputuskan bahwa peserta permusyawaratan yang memiliki hak suara pada permusyawaratan wilayah dengan Klasifikasi 1 adalah majelis wakil cabang (MWCNU) dan pengurus cabang. Untuk wilayah klasifikasi 2 dan 3, masing-masing masih tetap yaitu pesertanya cabang.

Ia menyebutkan bahwa daerah yang ditetapkan masuk ke dalam klasifikasi 2 terdapat 16 provinsi.

1. Nangroe Aceh Darussalam (NAD).
2. Sumatera Utara, kecuali 13 cabang yang masuk klasifikasi 3 karena merupakan daerah dengan penduduk Muslim minoritas.
3. Riau.
4. Sumatera Barat kecuali 1 cabang yaitu Kabupaten Mentawai yang masuk klasifikasi 3.
5. Jambi.
6. Bengkulu.
7. Sumatera Selatan.
8. Kalimantan Barat kecuali lima cabang, antara lain Kota Sekadau dan Kabupaten Landak.
9. Kalimantan Tengah kecuali satu cabang yaitu Kabupaten Gunung MAS.
10. Kalimantan Selatan.
11. Kalimantan Timur kecuali satu cabang yakni Mahakam Ulu.
12. Sulawesi Selatan kecuali dua cabang yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara yang masuk klasifikasi 3.
13. Sulawesi Tenggara,
14. Sulawesi Barat,
15. Sulawesi Tengah,
16. Gorontalo,

Nusron juga menyebutkan 10 provinsi yang masuk ke dalam klasifikasi 3 yakni:

1. Kepulauan Riau (Kepri) kecuali Kota Batam yang masuk klasifikasi
2. Bangka Belitung,
3. Kalimantan Utara,
4. Bali,
5. Nusa Tenggara Timur (NTT),
6. Maluku,
7. Maluku Utara,
8. Papua,
9. Papua Barat,
10. Sulawesi Utara kecuali lima cabang di kawasaan Bolaang Mongondow Raya karena penduduk Muslim di sana lebih dari 70 persen.

Nusron menjelaskan tentang reward (apresiasi) dan punishment (sanksi) yang akan didapatkan. Bagi wilayah dan cabang yang berdasarkan penilaian mendapatkan kategori A, akan mendapatkan bonus suara. Sementara untuk daerah berkategori B dan C tidak mendapatkan bonus suara.

“Kemudian dari draf panitia mengusulkan bagi PWNU dan PCNU yang tidak memenuhi standar kategori, termasuk C, akan menjadi cabang persiapan sehingga hak suara dicabut itu tidak disepakati, sehingga sanksinya adalah pembinaan. Jadi hanya memberikan reward bonus suara dan reward-reward lain yang akan ditentukan PBNU, tidak ada sanksi pencabutan suara,” ungkap Nusron.

Dalam Perkum tentang Permusyaratan ditetapkan bahwa pelaksanaan konferensi cabang di daerah klasifikasi 1, pesertanya adalah ranting. Sementara bagi daerah dengan klasifikasi 3 dan 2, konferensi cabang tetap dihadiri oleh peserta dari MWC.

Terkait kepesertaan, Nusron menjelaskan bahwa semua peserta harus mendapatkan mandat penuh dari rais syuriyah, katib, ketua, dan sekretaris.
Namun, karena kerap terjadi perbedaan pendapat antara syuriyah dan tanfidziyah, maka terlebih dulu pengurus yang berada satu tingkat di atasnya melakukan islah.

“Kalau islah masih tidak bisa tercapai, maka mandat yang dinyatakan sah adalah mandat yang ditandatangani oleh rais syuriyah dan katib. Kemudian undangan permusyawaratan juga harus ditandatangani rais, katib, ketua, dan sekretaris. Untuk PBNU berarti rais ‘aam, katib ‘aam, ketua umum, dan sekretaris jenderal,” jelas Nusron.

“Khusus tingkat nasional, jika dalam kondisi tertentu deadlock maka menggunakan supremasi syuriyah. Khusus untuk pengurus wilayah, jika dalam kondisi tertentu deadlock maka rais aam dapat menetapkan pelaksanaan permusyawaratan,” imbuh Nusron.

Waktu permusyaratan PBNU memberikan kesempatan dalam masa transisi menuju permusyawaratan yang serentak selama satu tahun pasca-muktamar. Nusron menyebutkan, 58 persen kondisi SK kepengurusan di tingkat wilayah dan cabang habis menjelang satu tahun, bahkan satu bulan menjelang muktamar.

“Berdasarkan kajian ini maka kita berkepentingan supaya ke depan, menjelang muktamar, tidak ada lagi kasak-kusuk urus SK, supaya sehat. Karena itu keputusan kita tidak ada cabang dan wilayah yang dikurangi,” ungkapnya.

Dalam masa transisi tahap pertama ini, SK kepengurusan wilayah dan cabang ada yang diperpanjang sampai masa pelaksanaan muktamar, ada yang cabang yang di-caretaker sampai muktamar. Hal ini bertujuan agar bertemu atau bersamaan masa berlakunya dengan cabang dan wilayah lain yang SK-nya habis tahun ini atau tahun depan, sehingga semua permusyawaratan bisa dilaksanakan serentak pada tahun yang sama. (*/NUO)

Sumber:
*) https://www.nu.or.id/nasional/konbes-nu-2022-putuskan-jajaran-syuriyah-tak-perlu-ikut-pendidikan-kaderisasi-KHzdC
*) https://www.nu.or.id/nasional/konbes-nu-2022-tetapkan-klasifikasi-struktur-organisasi-dan-pengukuran-kinerja-4oaJC