Jakarta (Radar96.com) – Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI Prof KH Nur Ahmad menandatangani MoU guna melakukan Sinergi Program Penataan Pemberdayaan Perempuan di Kantor Baznas RI Jakarta, Kamis (14/4) malam.
Dalam waktu dekat, jajaran pengurus Muslimat NU akan segera membahas program kemitraan secara detail bersama dengan Baznas RI khususnya dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat lewat optimalisasi penyaluran zakat produktif.
Pasalnya, dikatakan Khofifah, bahwa format penyaluran zakat produktif telah dilakukan rutin di Jatim setiap ia turun ke daerah menyapa masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro hingga utra mikro.
“Pelaku usaha ultra mikro inilah yang rentan terkena jeratan rentenir di daerah. Oleh sebab itu kami di Jatim rutin mendistribusikan zakat produktif bersama Baznas Jatim untuk memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha ultra mikro,” papar Khofifah.
“Kalau ini mendapatkan support dari Baznas Pusat yang bisa dimanfaatkan ke berbagai lini daerah akan menjadi solusi efektif. Selain menyebut bahwa rente itu haram, namun juga memberikan solusi melalui zakat produktif,” tambahnya.
Khofifah menyebut, bahwa pelaku usaha mikro hingga ultramikro di Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar dan membutuhkan peran serta banyak pihak untuk bersama sama melakukan pendampingan dan memberikan bantuan.
Pendampingan dan bantuan tersebut, jelas Khofifah, bisa dilakukan dalam bentuk bantuan modal usaha, stimulus pembiayaan maupun kegiatan sosial produktif lainnya.
Di sisi lain, Muslimat NU, sebut Khofifah, memiliki jumlah anggota hingga 32 juta jamaah dan tersebar mulai tingkat pusat, provinsi hingga anak ranting yang dari kelurahan hingga desa bahkan di setiap RT/RW juga terdapat muslimat.
Grass Root di lini paling bawah inilah yang jumlahnya sangat banyak dan masif sehingga diyakini mampu berkontribusi untuk membantu pelaku usaha ultra mikro di tingkat bawah.
Selain permasalahan rentenir, ada juga persoalan lain yang menurut Khofifah juga patut diberikan perhatian. Yaitu terkait pentingnya vocational training agar para pelaku usaha ultra mikro bisa meningkat dan naik kelas.
“Pendidikan vokasi seperti ini kalau bisa mendapatkan support dan beasiswa short course akan menjadi bagian penting untuk memberi pendampingan kepada masyarakat kecil dan miskin,” ujarnya.
“Kesemuanya ini merupakan implementasi dari bentuk mentasarrufkan zakat, infaq dan shodaqoh dari Baznas menjadi lebih produktif,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Baznas RI Prof. KH. Noor Achmad menyebut bahwa MoU antara Baznas bersama PP Muslimat NU merupakan bentuk penandatanganan penguatan pemberdayaan perempuan.
Menurutnya, Muslimat NU adalah organisasi yang militan sampai bawah. Terlebih sejauh ini Muslimat NU sangat konsen dan konsisten dalam menangani permasalahan masyarakat, khususnya mengatasi persoalan kemiskinan, khususnya di daerah pesisir.
Disampaikannya, diberbagai kesempatan Wapres mengajak semua pihak utamanya Baznas bisa membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan di daerah pesisir.
“Saya berfikir Baznas ini akan bisa menangani kemiskinan jika makin banyak bermitra termasuk bersama Muslimat NU,” ungkapnya.
Pihaknya meyakini bahwa Muslimat NU ini memiliki jumlah jamaah dan umat yang begitu banyak, terbukti di tingkat paling bawah juga terdapat Muslimat NU.
Oleh karena itu, persoalan di tingkat bawah diyakini bisa teratasi jika Baznas meluncurkan banyak program sosial bersama Muslimat NU utamanya memberantas para rentenir, persoalan ekonomi, kesehatan, pendidikan beserta program sosial yang lain.
“Kami yakin ketika Baznas RI bersama membangun kemitraan, termasuk bersama Muslimat NU persoalan di lini bawah bisa bertahap teratasi,” tutupnya. (*/hmn)
