Jakarta, Radar96.com – Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) meminta semua pihak untuk tidak melakukan tekanan dan intervensi pada KPU dan Bawaslu untuk mewujudkan Budaya Demokrasi yang respek kepada penyelenggara Pemilu.
Presidium Pimpinan Nasional PPI Andy Soebijakto Molanggato dalam pernyataan sikap PPI yang ditandangani bersama Sekjen Pimpinan Nasional PPI SJ Arifin itu, pihaknya mendesak semua pihak untuk tidak menyeret KPU dan Bawaslu ke dalam skenario politik yang keluar dari prinsip kemandirian.
Menurut PPI, terselenggaranya pemilu yang demokratis perlu dukungan dan keterlibatan seluruh pihak pemangku kepentingan, sehingga terbangun sinergi yang positif dan konstruktif. Dalam tradisi demokrasi yang sehat, respek dan percaya kepada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) adalah hal yang penting, karena pihak-pihak itulah yang diberi tugas dan mandat untuk menyelenggarakan kontestasi politik demokrasi yang bernama pemilu.
Untuk itu, perlu keberanian untuk memberikan apresiasi atas kerja-kerja KPU dan Bawaslu selama ini, termasuk dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah berjalan, serta tahapan-tahapan berikutnya sampai tuntas penyelenggaraannya pada tahun 2024.
Selain itu, PPI juga mendukung dan mendesak KPU dan Bawaslu agar tetap bekerja dalam koridor aturan main sebagai lembaga yang mandiri dan terbebas dan intervensi dari lembaga atau pihak manapun juga. Kemandirian KPU dan Bawaslu dalam bekerja dan menetapkan hasil pada setiap tahapan adalah untuk menjamin tertib penyelanggaraan dan kepastian hasilnya.
“Sekali lagi, respek dan percaya kepada KPU dan Bawaslu adalah hal yang sangat penting bagi kesuksesan pemilu 2024, baik dari segi proses maupun hasilnya bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia,” kata Andy Soebijakto Molanggato didampingi SJ Arifin di Jakarta, Rabu (14/12/2022). (*/ppi)
