Oleh H Muzammil Syafii *)
Tulisan ini bukan untuk membuka aib NU, bukan pula untuk menambah kegaduhan menjelang Muktamar. Sebaliknya, tulisan ini lahir dari kegelisahan sebagai bagian dari jamaah yang mencintai NU dan ingin agar rumah besar ini tetap utuh, teduh, serta terjaga marwahnya.
Menjelang Muktamar, dinamika dalam tubuh Nahdlatul Ulama semakin terasa. Pertemuan, konsolidasi, komunikasi politik, dukungan terhadap tokoh, hingga berbagai informasi yang beredar di ruang publik menjadi perhatian warga Nahdliyin. Sebagian informasi disampaikan melalui media, sebagian beredar dari percakapan pribadi ke percakapan pribadi, dan sebagian lagi berkembang melalui media sosial dengan kecepatan yang sulit dibendung.
Kita tentu harus berhati-hati. Tidak semua informasi yang beredar dapat langsung dianggap benar. Prinsip tabayyun tetap harus menjadi pegangan. Namun demikian, berbagai dinamika ini setidaknya harus menjadi bahan muhasabah bersama.
Akuarium yang Kacanya Semakin Bening
NU hari ini, dalam sebuah perumpamaan, seperti ikan-ikan yang hidup di dalam akuarium besar. Akuarium itu berdinding kaca transparan. Apa pun yang terjadi di dalamnya, sedikit atau banyak, dapat terlihat oleh orang lain. Semakin bening kacanya, semakin jelas pula setiap gerakan di dalamnya.
NU adalah organisasi yang sangat besar, dengan jamaah yang luas, jaringan pesantren, ulama, pengurus, kader, simpatisan, dan perhatian masyarakat yang besar. Apa yang dilakukan para tokoh dan elite NU tidak lagi hanya menjadi pembicaraan terbatas di ruang tertutup. Pertemuan dapat diketahui. Percakapan dapat direkam. Dokumen dapat tersebar. Peristiwa yang dahulu hanya diketahui kalangan terbatas, kini menjadi konsumsi jamaah dan masyarakat luas dalam waktu singkat.
Kaca akuarium itu kini semakin bening. Dalam situasi seperti ini, tidak ada pilihan lain bagi seluruh warga NU, terutama para pemimpinnya, kecuali menjaga setiap sikap, perkataan, dan tindakan dengan akhlak yang tinggi. Sebab apa yang dilakukan elite NU tidak hanya dinilai oleh kelompoknya sendiri, tetapi juga oleh jutaan jamaah yang menaruh kepercayaan kepada NU.
Air yang Mulai Keruh
Masalahnya, air di dalam akuarium itu mulai terasa keruh. Menjelang Muktamar, muncul gejala faksionalisme, pengelompokan dukungan terhadap tokoh tertentu, konsolidasi untuk memenangkan kontestasi, jaringan pendukung yang mulai menyerupai tim sukses, hingga kabar mengenai paket calon dan berbagai bentuk bisyarah. Terhadap semua informasi ini, prinsip tabayyun harus tetap dikedepankan — kita tidak boleh mudah membenarkan semua yang beredar, tetapi juga tidak boleh menutup mata bahwa hal ini telah menjadi bagian dari kegelisahan jamaah.
Yang lebih memprihatinkan adalah ketika kontestasi mendorong lahirnya kecenderungan untuk saling membuka kelemahan. Muncullah logika berbahaya: “Kalau mereka membuka kekurangan kita, kita juga akan membuka kekurangan mereka.” Kalau logika ini terus berkembang, tidak ada pihak yang benar-benar menang. Semua ikan mungkin merasa sedang memenangkan pertarungan, tetapi pada saat yang sama sedang mengeruhkan air akuarium yang menjadi tempat hidup bersama.
Dan air itu, bagi NU, tidak lain adalah kepercayaan jamaah.
NU tidak menjadi besar hanya karena struktur organisasinya, melainkan karena kepercayaan. Jamaah percaya kepada para kiai dan ulama, percaya bahwa NU dibangun di atas akhlak, ketawadhuan, keikhlasan, ukhuwah, dan semangat pengabdian. Karena itu, ketika warga NU melihat persaingan yang terlalu keras dan saling membongkar kelemahan, wajar apabila muncul kegelisahan dan pertanyaan: ke manakah akhlak yang selama ini menjadi ciri NU?
Bukan Soal Ada Kontestasi, tapi Bagaimana Berkontestasi
Kontestasi bukan sesuatu yang haram. Perbedaan pandangan bukan sesuatu yang harus ditakuti — dalam sejarah NU, perbedaan pendapat adalah hal biasa. Namun perbedaan itu seharusnya tetap berada dalam bingkai adabul ikhtilaf.
Persoalannya bukan semata-mata adanya kontestasi, melainkan bagaimana kita berkontestasi. Apakah dilakukan dengan akhlak atau permusuhan? Apakah perbedaan diselesaikan dengan musyawarah atau dengan saling menjatuhkan? Apakah dukungan dicari dengan cara bermartabat, atau dengan pendekatan yang berkesan transaksional? Apakah lawan kontestasi tetap dipandang saudara, atau sudah dianggap musuh yang harus dikalahkan?
Kepemimpinan dalam NU seharusnya tidak dipahami semata perebutan posisi. Jabatan adalah amanah; kedudukan adalah sarana untuk berkhidmah. Semakin tinggi jabatan, seharusnya semakin tinggi pula standar akhlak yang ditunjukkan. Jangan sampai logika politik modern yang menempatkan semua pihak dalam kategori menang-kalah masuk terlalu jauh ke dalam tradisi jam’iyyah, sehingga Muktamar yang seharusnya menjadi forum permusyawaratan tertinggi berubah dalam persepsi jamaah menjadi arena pertarungan kelompok.
Menjaga Marwah Bukan Berarti Menutupi Persoalan
Ada satu hal yang harus kita pahami secara jernih: jangan membuka aib jam’iyyah bukan berarti menutup kebenaran atau membiarkan kesalahan. Kita harus mampu membedakan antara menjaga marwah organisasi dengan menutupi persoalan. Apabila ada kesalahan, harus diselesaikan. Apabila ada pelanggaran, harus diklarifikasi. Apabila ada penyimpangan, harus diluruskan.
Pertanyaannya: apakah semua persoalan harus diselesaikan dengan cara mempermalukan rumah sendiri di hadapan publik? Jawabannya, NU harus membangun budaya penyelesaian masalah yang lebih dewasa — jika ada persoalan, selesaikan melalui jalur jam’iyyah; jika ada tuduhan, lakukan tabayyun; jika ada perbedaan, duduk bersama; jika ada kesalahan, lakukan ishlah; jika ada pelanggaran, tegakkan aturan secara adil.
Salah satu alasan mengapa masalah sering dibawa ke ruang publik adalah karena saluran internal kerap dianggap tidak cukup dipercaya atau tidak cukup efektif. Di sinilah letak persoalan yang lebih mendasar.
NU sesungguhnya sudah memiliki instrumen untuk ini: Majelis Tahkim. Namun sejauh ini kedudukan Majelis Tahkim baru diatur melalui Peraturan Perkumpulan (PERKUM), bukan dicantumkan secara tegas dalam AD/ART. Akibatnya, ia belum memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan struktur kepemimpinan lain di NU, dan wewenangnya mudah dipertanyakan atau diabaikan ketika berhadapan dengan kepentingan kontestasi. Selama posisinya masih selemah itu, jangan heran bila warga NU lebih memilih menyampaikan persoalan ke media sosial daripada ke jalur ishlah internal — sebab jalur internal itu sendiri belum cukup kuat untuk dipercaya menghasilkan keputusan yang mengikat dan dihormati semua pihak.
Karena itu, penguatan kedudukan Majelis Tahkim — dari sekadar diatur dalam PERKUM menjadi bagian eksplisit dari AD/ART — semestinya menjadi salah satu agenda serius Muktamar mendatang. Bukan sekadar menambah pasal, tetapi memastikan setiap warga NU tahu: apabila ia memiliki persoalan, tersedia ruang pengaduan yang jelas; apabila ada perbedaan, tersedia ruang dialog; apabila terjadi konflik, tersedia mekanisme ishlah yang keputusannya benar-benar dihormati dan ditaati, bukan sekadar rekomendasi yang bisa diabaikan begitu kepentingan politik lebih besar.
Jangan hanya mengatakan kepada warga, “Jangan membuka aib NU,” tanpa mampu menjawab, “Jika ada masalah, ke mana warga harus menyampaikannya, dan siapa yang keputusannya benar-benar mengikat?”
Tabayyun Sebelum Publikasi
Di samping penguatan kelembagaan, kita semua perlu membangun kembali budaya tabayyun sebelum publikasi. Sebelum menulis, bertanyalah: apakah informasi ini benar? Sebelum menyebarkan, bertanyalah: apa manfaatnya bagi jam’iyyah? Sebelum memviralkan, bertanyalah: apakah ini menyelesaikan masalah atau memperbesar masalah? Dan yang lebih penting, bertanyalah kepada diri sendiri: apakah saya sedang membela kebenaran, atau sebenarnya sedang membela kelompok?
Jangan sampai informasi digunakan sebagai senjata, aib digunakan sebagai alat kemenangan, dan jamaah dijadikan pasukan untuk menyerang saudara sendiri. Kalau itu terjadi, yang rusak bukan hanya hubungan antar-elite — jamaah di tingkat bawah pun akan ikut terbelah, meski sehari-hari mereka hidup berdampingan dalam satu kampung, satu masjid, satu pesantren, satu ranting. Inilah bahaya terbesar dari faksionalisme: orang tidak lagi melihat dirinya sebagai bagian dari NU secara utuh, melainkan bagian dari kelompok tertentu di dalam NU. Yang dibela bukan lagi rumah besar NU, tetapi kelompoknya. Padahal kemenangan kelompok belum tentu kemenangan NU.
Keteladanan Pemimpin
Para ulama, kiai, dan elite NU memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan keteladanan. Jika para pemimpin mampu berbeda tanpa bermusuhan, berkontestasi tanpa saling menjatuhkan, mampu kalah dengan menghormati yang menang dan menang tanpa merendahkan yang kalah — maka NU akan semakin kuat. Sebaliknya, jika elite saling membuka aib dan menyerang lewat media sosial, jangan salahkan bila jamaah akhirnya melakukan hal yang sama. Keteladanan pemimpin jauh lebih kuat daripada seribu imbauan.
Pertanyaan yang Lebih Besar dari Sekadar Siapa yang Terpilih
Menjelang Muktamar ini, mungkin inilah saat yang tepat bagi seluruh keluarga besar NU untuk melakukan muhasabah. Muktamar jangan hanya dipandang sebagai momentum menentukan siapa yang akan menjadi Rais Aam dan Ketua Umum. Pertanyaan yang lebih besar adalah: bagaimana NU setelah Muktamar? Apakah NU akan semakin utuh, luka-luka kontestasi dapat disembuhkan, dan jamaah semakin percaya — atau justru Muktamar meninggalkan luka yang panjang?
Muktamar harus menjadi momentum ishlah, bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Para calon boleh punya gagasan berbeda, para pendukung boleh punya pilihan berbeda. Tetapi setelah keputusan diambil, semua harus kembali kepada rumah besar yang sama. Tidak boleh ada NU kelompok pemenang dan NU kelompok yang kalah. Yang ada hanyalah NU.
Menjernihkan Air, Bukan Memecahkan Kaca
NU saat ini seperti ikan di dalam akuarium yang kacanya semakin bening. Tugas kita bukan menutup kaca agar apa yang terjadi di dalam tidak diketahui orang, melainkan menjaga agar airnya tetap jernih. Apabila airnya jernih, kita tidak perlu takut kepada kaca. Tetapi apabila keruh, janganlah kita sibuk memecahkan kaca, menutupinya dengan kain, atau saling menyalahkan — mari kita jernihkan bersama airnya.
Sebab yang sedang kita jaga bukan kepentingan seseorang, bukan kepentingan kelompok, dan bukan pula sekadar kemenangan dalam sebuah kontestasi. Yang sedang kita jaga adalah keutuhan jam’iyyah, marwah ulama, dan kepercayaan jutaan jamaah Nahdlatul Ulama.
*) Penulis adalah anggota Mustasyar PCNU Kabupaten Pasuruan yang juga Penasehat MA IPNU Jatim
