Surabaya – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Timur mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini menyusul maraknya insiden keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa di Jawa Timur belakangan ini.
Ketua DPW Partai Perindo Jawa Timur, Ahmad Zazuli, menilai program berskala nasional tersebut akan kehilangan tujuannya jika tidak dibarengi tata kelola yang profesional dan akuntabel di lapangan. Menurutnya, insiden keracunan yang terjadi di Jawa Timur harus menjadi alarm keras bagi BGN dalam mengontrol rantai pasok dan kualitas makanan.
“Program gizi ini bentuknya akan menjadi pukulan telak jika tata kelola dan profesionalismenya buruk. Keberhasilan MBG sangat bergantung pada tata kelola serta kebersihan di lapangan. Kasus keracunan ini harus membuat BGN mengevaluasi total sistem pengawasan dan kontrol kualitas sebelum makanan disajikan ke anak-anak,” kata Ahmad Zazuli di Surabaya.
Selain evaluasi pengawasan, Perindo Jatim menyarankan BGN untuk meninjau ulang urgensi penerapan skema makanan siap saji dari katering terpusat, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Berbeda dengan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), wilayah Jawa dinilai memiliki rantai pasok dan akses pasar pangan yang relatif melimpah.
Atas dasar itu, Ahmad Zazuli mengusulkan agar skema MBG di Jawa dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diganti menjadi bantuan uang tunai gizi yang disalurkan langsung kepada ibu dari keluarga kurang mampu.
“Untuk wilayah Jawa, MBG tidak perlu dipaksakan dalam bentuk makanan siap saji yang dikirim dari jauh. Sebaiknya disalurkan dalam bentuk uang tunai gizi kepada orang tua atau ibu miskin. Seorang ibu dari keluarga kurang mampu itu terbukti mampu mengelola keuangan dapur dengan sangat baik. Kalau diserahkan ke ibu, mereka pasti memilih bahan yang segar dan mengolahnya secara higienis untuk anaknya sendiri,” tegasnya.
Namun, jika pemerintah tetap ingin menjalankan skema makanan di sekolah, Perindo Jatim menyarankan agar BGN memanfaatkan dan memberdayakan kantin sekolah yang sudah ada, ketimbang mengandalkan vendor katering luar yang rantai distribusinya panjang dan rawan basi.
“Daripada memakai katering luar yang rawan terlambat dan makanan basi di jalan, lebih baik memberdayakan ekosistem kantin sekolah dan pelaku UMKM lokal di sekitar sekolah. Pengelola kantin sekolah jauh lebih paham karakter dan kebutuhan siswa, serta jarak sajinya langsung. Tugas pemerintah tinggal mengedukasi, mendampingi, dan mengawasi standar kebersihan serta kecukupan gizinya,” pungkas Zazuli.
