Surabaya (Radar96.com) – Pimpinan DPRD Jatim telah mengundang sejumlah kepala OPD yang dipimpin langsung Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono untuk memberikan klarifikasi atas kejadian yang memicu respons publik yang cenderung bernada negatif dan viral di media sosial.
“Sangat tidak tepat kalau video HUT Gubernur itu dibandingkan dengan kasus HRS di Jakarta, karena secara kasat mata yang hadir di Grahadi yang demikian luas itu tidak begitu banyak,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim Muzammil Safi’i SH MSi di Surabaya, Selasa.
Menurut dia, video di Grahadi tidak terjadi kerumunan seperti di Jakarta atau tempat lain. “Istilahnya, ma’fu (dapat dimaafkan), jadi saya yakin tidak sampai terjadi pelanggaran. Sama juga ketika ada seseorang yang punya hajad kemudian mengajukan izin dengan tetap mematuhi prokes. Itu juga sudah dilakukan Sekda yang punya hajatan,” katanya.
Oleh karenanya, polemik perlu segera diakhiri, karena sama sekali tidak menguntungkan dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, sehingga rugi semuanya. “Ke depan, kita sebagai pejabat harus lebih hati-hati, karena sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan akan menjadi viral, istilahnya cicak jadi buaya atau sebaliknya,” katanya.
Senada dengan itu, Wakil ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak menegaskan bahwa tasyakuran itu sifatnya spontanitas dan bukan acara ultah, tapi penyerahan buku perkembangan penanganan Covid-19 di Jatim yang ditulis teman-teman akademisi dari Unair Surabaya yang diserahkan pada hari ulang tahun gubernur, lalu ada tasyakuran bersama ana-anak yatim.
Terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan, pihaknya mendapat informasi dari penjelasan Sekdaprov soal laporan itu sudah sampai ke Polda Jatim. Dalam waktu dekat, Sekda akan memberikan klarifikasi dan keterangan ke Polda, namun pihaknya masih yakin Gubernur tidak lengah dalam menurunkan angka Covid-19 di Jatim.
“Jadi, saya yakin Ibu Gubernur tidak ada niat untuk itu. Dalam situasi yang sangat terbuka dan mudah viral seperti saat ini, saya yakin 1.000 persen tidak ada niatan ibu untuk merayakan HUT-nya di Grahadi dalam bentuk keramaian seperti ini,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jatim (24/5/2021).
Bagaimana dengan kedatangan artis Katon Bagaskara? “Satu hari sebelumnya kebetulan mereka memang ada di Jatim dan itu kebetulan teman-temannya Pak Sekda yang diminta spontanitas untuk datang. Jadi, tanggapan yang beragam dari masyarakat itu mengingatkan bahwa kalau sudah menjadi pejabat publik tentu harus punya kontrol,” katanya.
Sementara itu, Aliansi Cinta NKRI (ACN) juga menilai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tidak bersalah dalam kasus pesta ulang tahun di tengah Pandemi Covid-19 di Gedung Negara Grahadi (19/5/2021), sebab hal itu murni bukan inisiasi perempuan berumur 56 tahun itu.
“Pesta ultah itu sifatnya surprise, artinya ada yang berinisiasi membuat acara itu, tapi perlu kita garis bawahi, inisiasi itu bukan datang dari ibu Gubernur, jadi tudingan yang diarahkan ke Khofifah adalah salah alamat,” kata Ketua Aliansi Cinta NKRI (ACN), Zazuli. (*/pna)
